RADAR BOGOR – Warga Jawa Barat sempat dihebohkan dengan kabar dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menyatakan bahwa pada tahun 2026 mendatang, ribuan desa di Jabar tidak bisa melakukan pemilihan kepala desa (Pilkades).
Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan resmi yang menepis kekhawatiran masalah Pilkades tersebut.
Informasi ini disampaikan melalui akun resmi instagram @humas_jabar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kabar ini berkaitan dengan rencana penerapan pilkades elektronik atau digital di seluruh desa di Jawa Barat.
Aturan Baru Pilkades Digital di Jabar
Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 143/PMD.01/DPM-Desa tentang Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak secara Elektronik/Digital.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pilkades digital akan mencakup:
• Administrasi dan pemutakhiran data pemilih.
• Sosialisasi terkait proses pemilihan.
• Pelatihan dan simulasi untuk petugas dan masyarakat.
Dengan aturan baru ini, seluruh proses pemilihan kepala desa di Jawa Barat akan dilakukan secara transparan, modern, dan berbasis teknologi digital.
Syarat Keberhasilan Pilkades Elektronik
Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa agar pilkades digital berjalan lancar, ada dua faktor penting yang harus dipenuhi:
1. Pemerataan infrastruktur internet di desa.
2. Peningkatan literasi digital masyarakat desa.
Dengan terpenuhinya kedua hal ini, pilkades digital diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, mengurangi potensi kecurangan, serta menjadikan Jawa Barat sebagai pionir pilkades elektronik di Indonesia.
Ribuan Desa Tidak Bisa Nyoblos, Maksudnya Apa?
Istilah “ribuan desa tidak bisa nyoblos” merujuk pada kondisi bahwa jika persiapan teknis dan infrastruktur belum siap, maka pelaksanaan pilkades elektronik akan tertunda di beberapa desa.
Namun, pemerintah provinsi Jawa Barat memastikan akan melakukan simulasi dan pelatihan sebelum tahun 2026 sehingga seluruh desa dapat melaksanakan pilkades sesuai jadwal.
Upaya Pemerintah Jabar
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) kini tengah:
• Mempercepat pembangunan jaringan internet di desa.
• Menyelenggarakan pelatihan digital bagi perangkat desa dan masyarakat.
• Melakukan uji coba pilkades digital di beberapa desa percontohan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pilkades elektronik berjalan aman, mudah, dan inklusif, sehingga semua warga bisa memberikan hak suaranya tanpa hambatan.***
