RADAR BOGOR - Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang mengalami keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) tertinggi dengan jumlah kasus mencapai 2.012 kasus.
Saat ditemui awak jurnalis, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan respon terkait banyaknya kasus keracunan MBG di wilayah Jabar.
"Yang pertama, saya dalam minggu depan ingin bertemu dengan pengelola MBG Wilayah Jabar," ucapnya.
Baca Juga: Gym Tetap Jalan, Gula Darah Tetap Aman, Begini Caranya!
Kemudian yang kedua, Gubernur Jawa Barat menuturkan, keracunan lebih disebabkan karena jumlah layanannya tidak seimbang dengan jumlah pelayan.
"Begini, misalnya yang dilayaninnya sekian ribu orang, kemudian jumlah yang melayaninya hanya sedikit, ditambah lagi jarak yang ditempuh jauh," ungkapnya.
Dedi Mulyadi mengatakan, kondisi ini ditambah dengan memberikan layanan secara sekaligus.
Baca Juga: Resep Udang Goreng Mentega yang Jadi Menu Favorit Keluarga, Dijamin Gurih dan Mudah Dibuat
"Masaknya jam 01.00 malam atau masaknya jam 12.00 malam, disajikannya jam 12 siang kan jarak waktunya lama, itu kan perlu dievaluasi,"
Jika sudah dievaluasi, Gubernur Jawa Barat menyebutkan, berarti penyelenggara kegiatannya tidak mampu.
"Kalau penyelenggara kegiatan tidak mampu atau vendor yang melaksanakan kegiatan layanan tidak punya kemampuan, dia evaluasi dan ganti pada yang lebih mampu," pungkasnya.
Baca Juga: Pemkab Bogor Perketat Pengawasan Program MBG, Pastikan Gizi dan Keamanan Makanan di Sekolah
Walau tidak ada korban meninggal, Dedi Mulyadi mengatakan, peristiwa keracunan tetap menimbulkan trauma.
"Traumanya nanti mereka tidak mau makan lagi terhadap makanan yang disajikan," ujarnya.
Sedangkan, Gubernur Jawa Barat menjabarkan, setiap hari makanan yang disajikan dilakukan.
"Ini yang disebut dengan diperlukannya evaluasi terhadap penyelenggara kegiatan," tuturnya.
Baca Juga: Kolaborasi dengan Pokemon Legends Z-A, Hearts2Hearts Siap Comeback Lewat Lagu Terbaru Pretty Please
Kepada Dedi Mulyadi, salah satu wartawan menanyakan morotarium terkait pelaksanaan MBG karena banyaknya kasus keracunan.
"Begini, yang harus kita lakukan adalah, pertama penyelenggara kegiatannya mampu atau tidak. Yang kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak," tegasnya.
Menurut Gubernur Jawa Barat, kedua hal tersebut akan menjadi objek penyelidikan.
"Artinya saya akan mengevaluasi dua hal itu. Satu, benar enggak itu Rp10.000? Yang kedua, mampu atau tidak.
Kalau ini ternyata tidak mampu dan 10.000-nya berubah mengalami penurunan ya evaluasi dong," tandas Gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menilai, orang atau vendor yang memegang amanah pelaksanaan berarti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Editor : Siti Dewi Yanti