RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil tindakan setelah dana transfer daerah dari pemerintah pusat ke Provinsi Jabar turun.
Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk tahun 2026 turun drastis karena dana transfer dipotong hingga Rp2,458 triliun.
Angka ini membuat APBD Jabar juga turun dari Rp31,1 triliun menjadi hanya sekitar Rp28,6 triliun.
“Jadi kita ini anggaran 2026 mengalami penurunan rencana anggaran belanja dan pendapatan daerah dari Rp31,1 menjadi Rp28,6 triliun,” ucap Dedi Mulyadi dilansir dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Pembangunan Publik Wajib Selamat
Meskipun anggaran berkurang drastis, Dedi Mulyadi memastikan bahwa belanja untuk kepentingan rakyat (seperti jalan, irigasi, sekolah, dan kesehatan) tidak boleh dipotong.
Untuk menambal hilangnya uang Rp2,458 triliun tersebut, Pemprov Jabar memutuskan untuk memangkas habis belanja yang dianggap tidak penting.
Salah satu yang berdampak pada pemangkasan ini adalah belanja operasional kantor yang dipangkas setengah, yang meliputi biaya listrik, air, AC, dan internet.
“Kasih informasi ke seluruh dinas kantor Provinsi Jawa Barat, listrik di ruangan hanya dinyalakan pada waktu jam kerja dan pada waktu ada pekerjaan,” tegas Dedi Mulyadi.
Pegawai juga dilarang mandi di kantor karena dianggap menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi.
“Air kalau tidak perlu-perlu amat, jangan mandi (di kantor),” lanjutnya.
Selain belanja operasional yang dipangkas, Dedi Mulyadi juga menetapkan beberapa hal lainnya:
- Penundaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru karena ketiadaan anggaran.
- Anggaran hibah dikurangi dan hanya akan difokuskan pada program beasiswa untuk warga tidak mampu. Hibah untuk instansi, organisasi kemasyarakatan, atau sarana keagamaan akan dikurangi atau dihilangkan.
- Anggaran belanja makan dan catering untuk tamu dan rapat dihilangkan dan diganti menu sederhana
- Hiasan (seperti bunga anggrek) di ruang kerja pejabat akan diganti dengan komoditas sederhana seperti jagung atau kacang panjang.
- Tidak ada lagi alokasi anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri.
Seluruh langkah efisiensi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Jabar untuk memastikan bahwa penurunan anggaran dari pusat tidak akan memengaruhi kualitas pembangunan dan layanan dasar yang diterima oleh masyarakat Jawa Barat.***
