RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ingin pembangunan di semua wilayah berjalan dengan maksimal.
Dedi Mulyadi secara terbuka memanggil para pejabat Bappeda membahas alokasi anggaran untuk tahun 2026.
Gubernur Jawa Barat dengan tegas akan memangkas biaya listrik hingga biaya makan di kantor pemerintahan provinsi Jawa Barat.
Dedi Mulyadi pun menanggapi laporan terkait belanja makan di lingkungan Pemprov Jabar.
Dengan tegas, Gubernur Jawa Barat menjelaskan, untuk tahun 2026 tidak ada belanja makan, yang ada hanya belanja minum saja.
Kebijakan tersebut mengingatkan kejadian yang pernah ramai terkait anggaran Provinsi Jawa Barat sekitar Rp12 miliar anggaran gubernur makan.
Faktanya, anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan, seperti belanja pegawai non-ASN, honorer, kebersihan, Outsourcing, serta perjalanan dinas.
Dedi Mulyadi menegaskan, pembangunan irigasi dan pendidikan tidak boleh berkurang
Solusi dari pengurangan anggaran yang diambil salah satunya dari anggaran belanja pegawai.
Pengurangan berkisar Rp768 miliar dari yang semula Rp9,9 Triliun menjadi Rp9,1 Triliun.
Selain belanja pegawai, belanja hibah juga akan mengalami imbas penurunan.
Dana hibah ini juga akan berdampak ke sekolah swasta.
Namun demikian, dana hibah akan diarahkan langsung ke beasiswa siswa sekolah negeri dan swasta.
Dedi Mulyadi menginginkan, penyederhanaan di kantor Pemprov Jabar.
Diantaranya, jangan lagi ada hiasan hiasan mahal di kantor gubernur seperti bunga anggrek.
Gubernur Jawa Barat memberi semangat dan berkomitmen, akan tetap meningkatkan belanja anggaran publik.
Di daerah Jawa Barat, kata Dedi Mulyadi, jalan harus halus, jembatan dan sekolah bagus, lampu-lampu penerang jalan umum baik.
Semua langkah kebijakan yang diambil gubernur tersebut, kata Dedi Mulyadi, agar tidak menjadi salah persepsi kepada rakyat Jabar.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, walaupun ada penurunan anggaran dari pusat tapi tetap memprioritaskan kepentingan publik. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim