RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merelokasi warga permukiman kumuh di bantaran sungai, tepatnya pintu air sekunder Kali Malang, Karawang.
Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi risiko konflik sosial, keselamatan warga sekitar bantaran sungai hingga mengatasi masalah irigasi terkait ketahanan pangan.
“Tahap pertama kita kasih untuk kontrakan. Uang Rp10 juta tiap rumah. Kedua, pak Kades suruh cari tanah. Nanti dibikin rumah yang sama. Oke,” ujar Dedi Mulyadi.
Mendengar hal tersebut, warga Desa Karangsinom RT 03, RW 04, Kabupaten Karawang pun langsung tersenyum ceria.
Mereka menyetujui solusi yang ditawarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Sebaiknya, CSR Podomoro membangun drainase saluran air yang langsung ke arah sawah. Lalu, lingkungan di sekitar sini dibenahi,” saran Dedi Mulyadi kepada pekerja Podomoro.
Gubernur Jawa Barat tersebut telah menekankan pada Bupati Karawang bahwa seluruh perumahan dan warung kumuh di sepanjang tol Karawang Barat harus segera dibenahi karena di area tersebut ada komplek-komplek perumahan mewah.
Dedi Mulyadi mengkhawatirkan, adanya kesenjangan sosial antara warga perumahan mewah dengan warga miskin.
Jika suatu saat terjadi konflik sosial, berisiko terjadi penjarahan rumah mewah.
Selain itu, adanya bangunan penahan air sungai yang melingkupi area perumahan mewah, akan membuat limpasan air sungai ke arah perumahan kumuh di bantaran sungai.
Oleh karena itu, area bantaran sungai harus kosong. Setidaknya jika air sungai meluap, hanya akan menimpa sawah.
Adanya perumahan liar di bantaran sungai menyebabkan perubahan Daerah Aliran Sungai.
Konstruksi bangunan bisa menyebabkan pendangkalan sungai.
Oleh karena itu, berisiko banjir karena air sungai tak mengalir dengan lancar.
Kepala Desa Karangsinom mengutarakan masalah pertanian di area tersebut.
Air untuk pertanian dimanfaatkan oleh anak perusahaan Podomoro sebagai air untuk kebutuhan rumah tangga perumahan Grand Taruma.
Hal tersebut berdampak negatif terhadap petani yang tidak kebagian air untuk lahan pertanian.
“Perkembangan perumahan mewah di sini tidak boleh mengganggu kepentingan kebutuhan pangan,” tegas Dedi Mulyadi.
Ketahanan pangan merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi, merupakan Lumbung Pangan Nasional.
Oleh karena itu, masalah ketahanan pangan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Perdebatan terjadi antara pihak pengelola air dari Podomoro dengan Kades Karangsinom terkait pengelolaan air yang melibatkan Perum Jasa Tirta (PJT).
Pihak pengelola air dari Podomoro tersebut menekankan bahwa sudah ada Surat Izin Pengelola Usaha (SIUP) terkait pengelolaan air.
“Pihak PJT sebagai pemegang otoritas pengelolaan air di sini tidak bersikap adil. Jika ada penjualan air ke perumahan mewah, maka jangan dibiarkan tanah PJT dikuasai perumahan kumuh. Kemudian, salurannya menghambat irigasi ke sawah,” komentar Dedi Mulyadi.
Pria kelahiran Subang itu menekankan, sejak era pemerintahan baik Soekarno maupun Soeharto, pembangunan irigasi di area tersebut untuk kepentingan pertanian, bukan perumahan mewah.
“Dibangunnya Kali Malang, Tarum Barat, Tarum Timur, sejak zaman kolonial, Bung Karno, Pak Harto, kepentingan utamanya adalah ketahanan pangan, bukan perumahan permukiman,” tegas Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menyayangkan pihak PJT yang kurang peka akan masalah yang terjadi.
Seharusnya, pihak PJT memperbaiki saluran irigasi.
“Pengusaha bisa diatur dengan baik jika penyelenggaranya bisa mengatur dengan baik. Saya tidak menyalahkan pengusaha. Seharusnya, PJT tidak hanya memprioritaskan kebutuhan perumahan mewah, tapi membangun saluran irigasi untuk petani,” ujar Dedi Mulyadi.
Tugas Pemerintah untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.
Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, warga yang kaya tetap kaya, sementara warga yang miskin naik level menjadi kaya. (*)
