RADAR BOGOR – Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat (Jabar) memastikan implementasi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar kepada Sekwan.
Gubernur Jawa Barat berkomitmen pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan publik tidak akan berkurang.
Yang dirasionalisasi adalah belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Akibat turunnya Dana Transfer Pusat sebesar Rp 2,458 triliun, APBD Provinsi Jawa Barat pun mengalami penurunan.
Dedi Mulyadi tetap mempertahankan anggaran pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, beasiswa, dan layanan kesehatan sehingga kualitas layanan publik tidak berubah.
Strategi efisiensi yang dilakukan Dedi Mulyadi ialah penghematan biaya utilitas.
Pria kelahiran Subang itu memangkas anggaran listrik dan air hingga setengahnya.
Selain itu, dilakukan efisiensi postur belanja Pemprov Jabar.
Sekwan melakukan perubahan postur belanja terkait efisiensi APBD Provinsi Jabar.
“Kita akan melakukan rasionalisasi terkait belanja makanan dan minuman, pemeliharaan, dan perjalanan dinas. Kita juga akan menghilangkan kegiatan-kegiatan seremonial,” kata dia.
“Kita sama-sama prihatin. Tapi yang prihatin hanya pejabat. Kalau rakyat tidak boleh prihatin,” ujar Dedi Mulyadi.
Kemudian, pimpinan Jabar tersebut menanyakan perihal RAPBD.
“RAPBD sudah diserahkan ke DPRD. Rencananya, akhir bulan ini pembahasan dengan Komisi dan kita berharap setelah 1-2 minggu lanjut ke Banggar. Kemudian, kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan bulan Oktober,” ujar salah seorang staff Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi pun merespon bahwa di pembahasan RAPBD harus disampaikan pada DPRD.
Selaku wakil rakyat, DPRD bisa menyampaikan bahwa warga Jabar tidak perlu khawatir karena Pemprov Jabar akan tetap memprioritaskan pembangunan dan layanan publik.
“Andaikata biaya operasional tidak dirasionalkan, uangnya juga diserahkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menyatakan, tahun 2025 dilakukan rasionalisasi pendapatan pejabat.
Gubernur Jawa Barat mengakui, sejak dulu sudah melakukan hal tersebut dengan memberikan bantuan sosial secara langsung.
Hanya jika dirasionalisasi pendapatan seluruhnya, akan sulit baginya untuk membantu langsung masyarakat yang membutuhkan.
Berbagai masalah yang menimpa masyarakat Jawa Barat seperti sakit, rumah roboh, dan keperluan sekolah tidak akan bisa ditangani secara langsung jika rasionalisasi pendapatan pejabat semakin besar.
Sementara prosedur dan birokrasi pengajuan bantuan sosial akan menghambat kecepatan pertolongan.
Dedi Mulyadi mengutarakan sebuah contoh. Ketika ada warga Ciamis yang harus menjalani kemoterapi ke Bandung, sang Gubernur Jawa Barat tidak mungkin mengambil dana APBD untuk membantu ongkos berobat sebesar Rp750 ribu per minggu.
Sementara, untuk pengajuan bantuan sosial seperti Belanja Tidak Terduga (BTT) prosesnya panjang.
Kemungkinan Rasionalisasi Pendapatan Pejabat
“Andaikata biaya operasional tidak dirasionalkan, uangnya juga diserahkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menyatakan tahun 2025 dilakukan rasionalisasi pendapatan pejabat.
Pimpinan Jabar tersebut mengakui bahwa sejak dulu ia sudah melakukan hal tersebut dengan memberikan bantuan sosial secara langsung.
Hanya jika dirasionalisasi pendapatan seluruhnya, akan sulit baginya untuk membantu langsung masyarakat yang membutuhkan.
Berbagai masalah yang menimpa masyarakat Jawa Barat seperti sakit, rumah roboh, dan keperluan sekolah tidak akan bisa ditangani secara langsung jika rasionalisasi pendapatan pejabat semakin besar.
Sementara prosedur dan birokrasi pengajuan bantuan sosial akan menghambat kecepatan pertolongan.
Dedi Mulyadi mengutarakan sebuah contoh.
Ketika ada warga Ciamis yang harus menjalani kemoterapi ke Bandung, sang Gubernur Jawa Barat tidak mungkin mengambil dana APBD untuk membantu ongkos berobat sebesar Rp750 ribu per minggu.
Sementara, untuk pengajuan bantuan sosial seperti Belanja Tidak Terduga (BTT) prosesnya panjang. (*)
