RADAR BOGOR – Di tengah dinamisnya perubahan skema bantuan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menegaskan kembali komitmennya terhadap dunia pesantren.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Acep Jamaludin, memastikan program beasiswa santri tetap menjadi prioritas utama dengan alokasi anggaran fantastis sebesar Rp10 miliar untuk tahun 2025.
Penegasan ini disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Cimahi pada Sabtu (27/9/2025).
Perda ini menjadi landasan hukum kuat yang memayungi keberlangsungan dan kemajuan pesantren di Jawa Barat.
Perda Nomor 1/2021: Bukti Konkret Pesantren adalah Prioritas Pembangunan
Acep Jamaludin menyoroti bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2021 merupakan bukti konkret dan payung hukum yang menempatkan pesantren sebagai pilar pembangunan utama di Jawa Barat.
Kehadiran perda ini bertujuan memastikan fasilitasi pemerintah terhadap pesantren terus berjalan, meliputi aspek pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi.
“Perda ini adalah komitmen kami bahwa pesantren adalah prioritas. Kami ingin masyarakat memahami semangatnya, terutama dalam menyikapi kebijakan terbaru seperti beasiswa santri ini,” ujar Acep, menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang adil bagi seluruh peserta didik, termasuk para santri.
Investasi Jangka Panjang: Beasiswa Santri Ciptakan SDM Unggul
Program beasiswa santri dianggap sebagai langkah strategis dan investasi jangka panjang dalam Sumber Daya Manusia (SDM).
Acep menekankan bahwa pembangunan SDM unggul dari kalangan santri menjadi fokus utama Pemprov Jabar.
“Tujuannya jelas, menciptakan SDM unggul dari kalangan santri yang siap berkontribusi bagi daerah dan bangsa. Bantuan ini langsung menyentuh dan menunjang pendidikan mereka,” tegasnya.
Rp2,75 Juta per Santri untuk 3.700 Penerima
Dengan anggaran Rp10 miliar yang disiapkan, program beasiswa ini diperkirakan mampu menjangkau sekitar 3.700 santri di seluruh Jawa Barat.
Acep memaparkan rincian bantuan yang akan diterima per santri selama periode Oktober hingga Desember 2025:
Total bantuan: Rp2,75 juta per santri.
Biaya pendidikan: Rp750 ribu per bulan (total 3 bulan).
Kebutuhan penunjang: Tambahan Rp500 ribu untuk pembelian sarung, alat tulis, dan kitab.
Pemerintah daerah pun berkomitmen penuh untuk memastikan penyaluran beasiswa ini tepat sasaran, khususnya diprioritaskan bagi santri dari keluarga kurang mampu.
Melalui sosialisasi ini, harapan besar diletakkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2021 untuk menjadi jaminan bahwa dukungan terhadap pesantren, yang merupakan salah satu bentuk fasilitasi pendidikan, akan terus mengalir dan melahirkan generasi penerus yang berakhlak mulia serta unggul secara intelektual.***
Editor : Eli Kustiyawati