RADAR BOGOR - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menutup sementara aktivitas tambang di sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor termasuk Parung Panjang mendapat penolakan.
Warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang, Tenjo itu menyatakan penolakan atas aktivitas penghentian kegiatan penambangan tersebut.
"Kami Aliansi Masyarakat Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Tenjo menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat atas penghentian kegiatan perusahaan tambang di wilayah kami," demikian pernyataan Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang, Tenjo melalui video yang beredar di media sosial.
Menanggapi penolakan Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parung Panjang, Tenjo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara.
Dalam keterangannya melalui Instagram @dedimulyadi71, gubernur mengatakan bahwa ia memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan atas keputusannya menutup sementara tambang di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya.
"Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya, saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya, Senin, 29 September 2025.
Namun, Dedi mengingatkan angka kecelakaan yang mengakibatkan lebih dari seratus orang meninggal dunia sejak 2019 sampai 2024.
Dedi memaparkan sejak 2019 sampai 2024 terdapat 195 orang meninggal di jalanan akibat terlindas truk, tersenggol, hingga bertabrakan serta 104 orang mengalami luka berat.
"Pertanyaannya adalah ke mana Anda semua ketika ada anak-anak yang kehilangan bapaknya, banyak suami yang kehilangan istri, banyak kakak adik yang kehilangan saudaranya, ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar," kata Dedi Mulyadi.
Kepala daerah berusia 54 tahun itu juga mengingatkan soal dampak kesehatan yakni masyarakat yang mengalami penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
"Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu, berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang?" sambungnya.
Untuk itu kata Dedi Mulyadi dirinya sebagai gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi.
"Saya tidak anti penambangan, tetapi saya sangat bersikap empati pada rakyat yang derita dan saya juga merasa kecewa kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum," ucap mantan bupati Purwakarta tersebut.
Terlebih menurut gubernur Jawa Barat, saat jalan sedang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, baru beberapa hari sudah dilintasi truk besar.
"Berapa puluh miliar rupiah kami apabila itu dibiarkan, ke depan kami harus membangun lagi jalan beberapa triliun yang harus kami siapkan, siapa yang menikmati? Hanya para penambang, siapa yang rugi rakyat siapa yang rugi? negara, untuk itu mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya mengecewakan," ujar gubernur Jawa Barat.
Editor : Eka Rahmawati