RADAR BOGOR - Kebijakan Gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi menutup sementara operasional tambang di wilayah Parung Panjang, Bogor sontak menumbuhkan kontroversi.
Belum lama ini, sejumlah warga melalukan aksi demonstrasi yang cukup besar di wilayah Parung Panjang, menuntut agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut kebijakannya tentang tambang di daerah tersebut.
Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram pribadinya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan, terutama bagi mereka yang merasa kecewa atas penutup tambang di wilayah Parung Panjang Bogor.
"Saya menyampaikan terima kasih atas berbagai aspirasi seluruh warga Cigudeg dan yang kecewa terutama karena tambang di sana di tutup," kata Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut, Dedi menyadari bahwa mereka yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan itu, salah satunya adalah para pekerja tambang.
Kendati demikian, Gubernur Jawa Barat yang ke-16 itu mengingat kepada masyarakat bahwa tambang di wilayah tersebut sudah beroperasi sangat lama, sehingga melahirkan orang-orang kaya hingga bangunan mewah di berbagai tempat.
"Tetapi harus ingat bahwa, tambang itu sudah beroperasi sangat lama sudah melahirkan banyak sekali orang kaya, telah melahirkan properti-properti mewah di berbagai tempat, pasti sudah banyak keuntungan yang sudah diraih," ujarnya.
Tapi menurutnya, ketika ada kebijakan yang dinilai merugikan pengusaha-pengusaha tambang di wilayah tersebut, yang maju lebih dulu adalah masyarakat yang berada di kalangan bawah untuk melakukan protes.
Oleh karena itu, Dedi berharap agar tidak ada masyarakat yang bentrok dengan adanya kebijakan tersebut. Gubernur Jawa Barat menegaskan ia akan bertanggungjawab atas kebijakan yang telah ditetapkannya.
Dedi juga menjelaskan bahwa kebijakan yang ia buat terkini penutupan sementara tambang di wilayah Parung Panjang bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang, melainkan masyarakat banyak di daerah tersebut.
"Untuk itu tidak mesti saling berhadapan, gubernur bertanggung jawab dengan berbagai kebijakan, karena saya meyakini kebijakan itu bukan untuk satu kepentingan tapi untuk semua kepentingan," jelas Dedi Mulyadi.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga