RADAR BOGOR - Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah terus berkomitmen untuk memperjuangkan pendidikan gratis hingga ke jenjang sarjana.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2025 di RT 04, RW 17, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok pada Kamis 2 Oktober 2025.
Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar yang tidak boleh dibatasi oleh kondisi ekonomi keluarga.
“Mulai tahun ini, masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah sudah menyiapkan sekolah rintisan swasta gratis yang dipantau dan diawasi agar kualitasnya setara sekolah negeri,” katanya kepada Radar Bogor Kamis 2 Oktober 2025.
Program pendidikan gratis ini, kata dia, tidak hanya menyasar jenjang dasar dan menengah. Pemkot Depok juga telah menyiapkan beasiswa S1 untuk 200 warga ekonomi rendah. Seluruh biaya kuliah mereka ditanggung APBD.
"Bagi anak-anak di Kota Depok harus punya kesempatan menjadi sarjana, bukan hanya berhenti di SMA atau SMP. Tahun depan program ini terus dilanjutkan," tuturnya.
Namun, Hamzah mengakui ada keterbatasan kewenangan pemerintah kota, terutama dalam hal SMA dan SMK.
Saat ini, pengelolaan sekolah tersebut masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya sudah menyampaikan usulan agar kewenangan SMA dan SMK dikembalikan ke pemerintah kota atau kabupaten," tuturnya.
"Dengan begitu, Kota Depok bisa mengintervensi anggaran untuk pembangunan sekolah dan memperluas akses pendidikan gratis,” tukasnya. (faj)
