RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dirinya tidak membunuh peran pers walaupun dirinya tak menggunakan Humas.
Dedi Mulyadi menegaskan dengan gaya komunikasinya yang interaktif di media sosial, memudahkan para jurnalis untuk memberitakan dirinya.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan ada beberapa opini terkait pimpinan Jabar tersebut. Dedi Mulyadi tidak menggunakan staff ataupun Humas Pers, namun media sosial milik sendiri.
Dedi Mulyadi menegaskan dirinya tak menghilangkan peran pers, tetapi mempermudah perannya.
Jika dulu wartawan harus menunggu berjam-jam di depan kantor pejabat kalau ingin melakukan wawancara, saat pejabat itu keluar dari kantornya, tak berkomentar apa pun.
Lalu kalau menggunakan juru bicara (jubir), menurut Dedi Mulyadi informasi disampaikan seolah-olah sangat penting dengan gaya berwibawa, penyampaiannya terlampau panjang lebar.
“Informasi pemimpin itu harus penting dan cepat, kenapa? Karena publik perlu kepastian akan kebijakan,” tegas Dedi Mulyadi dilansir dari Youtube Dewan Pers Official.
Gubernur Jabar itu mempersilakan para wartawan untuk mengutip perkataan dirinya sejak pukul 06.30 WIB.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Bertemu Sahara, Jelaskan Awal Mula Permasalahannya dengan Yai Mim
Cerita akan aktivitas kemarin, cerita akan aktivitas hari ini yang akan dilakukan, kemudian, menyapa warga Jabar. Sampurasun!
Dedi Mulyadi memberikan kemudahan para wartawan untuk menulis berita mengenai dirinya agar bisa dikonsumsi oleh publik. Wartawan tak perlu repot menunggu dirinya di depan rumah dinas ataupun kantor.
“Sebenarnya, yang menjadi problem itu bukan di kutipan media, yang menjadi problem ialah menurunnya anggaran kerja sama dengan media, dari anggaran Rp50 miliar menurun menjadi Rp3 miliar, problemnya bukan di sumber berita, tapi di kerja sama membuat berita,” ujar gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi merespon bahwa ada pihak yang merasa kehilangan pendapatan, bukan kehilangan pekerjaan.
Menanggapi pertanyaan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat terkait dirinya yang lebih banyak beraktivitas di luar kantor, sang Gubernur Jabar itu menegaskan bahwa keberadaan gedung-gedung kantor itu tak penting dengan adanya digitalisasi.
Bagi Dedi Mulyadi, yang diperlukan ialah pengambilan-pengambilan keputusan dengan cepat via zoom, video call, WhatsApp. Keputusan bisa diperintahkan secara jarak jauh.
Surat-surat Keputusan Gubernur bisa ditandatangani secara digital. Produktivitas Pemprov setiap hari tinggi. Serapan anggaran Pemprov Jabar pun tertinggi se-Indonesia. Efisiensi alokasi anggaran dengan serapannya tertinggi berdasarkan data Kemendagri.
Keputusan Gubernur yang diambil di ruangan ber-AC akan berbeda dengan saat kepanasan. Gubernur harus mengambil keputusan terkait petani yang kekurangan air untuk lahan pertanian.
"Tentu keputusan harus diambil di tempat kejadian,” tegas Dedi Mulyadi.
Pria kelahiran Subang itu memberikan sebuah contoh bagaimana seorang arsitek Belanda tinggal di bangunan bergaya Kolonial. Ada esensi masa lampau dan berbicara terkait masa depan.
Setiap hari gubernur itu bekerja dengan rakyat, bukan mendekati, tugas gubernur adalah mengorkestrasi seluruh staff sesuai dengan tugasnya masing-masing.
“Pamingpin itu kudu ka luhur sirungan, ka handap akaran. Artinya, pemimpin itu harus memiliki pikiran hingga ke langit. Pemimpin harus bisa bernegosiasi dengan pemimpin yang kedudukannya tertinggi di suatu area, yaitu Presiden. Pemimpin juga harus dekat dengan masyarakat. Mengerti masalah yang menimpa masyarakat,” tegas Dedi Mulyadi.
