RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan kebijakan tata ruang Provinsi Jabar berdasarkan kearifan lokal Sunda.
Dengan menerapkan kebijakan tata ruang tersebut, Gubernur Jabar tersebut meminimalisir terjadinya banjir, tanah longsor, dan lain-lain.
Dedi Mulyadi menyatakan kinerja kebijakan berdasarkan kearifan lokal, berkarakteristik terukur. Ideologi terukur.
Kerangka kerja yang bisa dibangun dalam sistematika berpikir yang teknokrat.
Ketika memimpin suatu area, yang pertama kali harus dirumuskan ialah tata ruang.
Maka, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus mengevaluasi tata ruang.
Menurut orang Sunda, suatu wilayah harus memiliki spirit bihari, kiwari, baringsukpagi.
Artinya, ini wilayah yang harus terikat pada masa lalu, masa kini, dan masa depan.
Menurut Dedi Mulyadi, hari ini Jawa Barat sedang terus menyusun tata ruang karena tata ruang yang dulu disahkan, telah mengambil 1,2 juta hektare wilayah yang seharusnya wilayah konservasi, wilayah ekologi, wilayah yang membuat nyaman warga tinggal pada sebuah wilayah yang ada ukurannya, diubah menjadi wilayah properti.
“Tujuan adanya wilayah properti ini ialah menumbuhkan ekonomi, tapi di sisi lain mematikan ekonomi,” ucap pria kelahiran Subang tersebut.
Maka, ia pun mengeluarkan SK Gubernur terkait larangan alih fungsi lahan yang menyebabkan banjir di Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang.
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dirinya telah menutup seluruh pertambangan ilegal.
Bahkan, pertambangan legal yang berdampak negatif terhadap lingkungan pun ditutup.
Adanya konflik sosial seperti meninggalnya lebih dari 150 orang di Parung Panjang, menyebabkan penutupan tambang di area tersebut.
Gubernur Jabar tersebut membongkar bangunan liar yang menutup area sungai, menyebabkan banjir, dan merusak tata kelola sungai.
Di samping itu, juga membongkar bangunan liar yang mengambil sempadan jalan.
Terjadi kontroversi ketika Dedi Mulyadi menetapkan kebijakan larangan study tour.
Banyak pihak yang beropini kebijakan tersebut akan mematikan potensi pariwisata Jabar.
Ternyata hal tersebut tidak terbukti. Angka kepariwisataan Jabar malah naik selama 4 tahun.
Berarti kinerja dari kebijakan yang berdasarkan kearifan lokal, berkarakteristik terukur.
Angka kriminalitas di Jabar menurun. Cukup posting video tindak kejahatan di media sosial, misalnya begal.
Dedi Mulyadi akan meneruskan video tersebut ke Polda sehingga polisi dapat menangkap pelakunya dengan cepat.
Seluruh rangkaian proses tersebut akan disurvei.
Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jabar menurun.
Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 7,02 persen, menurun 0,06 persen poin terhadap September 2024 dan turun sebesar 0,44 persen poin terhadap Maret 2024.
Ekonomi Jawa Barat triwulan II-2025 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,33 persen.
Berdasarkan produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,88 persen.
Sementara Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,59 persen.
Berdasarkan kuartal, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Triwulan II/2025 sebesar 2,33 persen.
Berdasarkan tahun, tumbuh sebesar 5,23 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi secara nasional ialah 5,12 persen.
Berarti, angka pertumbuhan ekonomi Jabar melebihi nasional.
Angka pengangguran mengalami penurunan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025 ialah 6,74 persen, turun jika dibandingkan dengan Februari 2024 yang sebesar 6,91 persen.
Seluruh rangkaian tersebut terukur.
Bahwa kerja kultural akan menghasilkan kerja teknokratik ketika seorang pemimpin mampu mengorkestrasi seluruh Stakeholders tanpa kepentingan.
Menurut Kementerian Investasi atau BKPM, Jawa Barat kembali meraih predikat sebagai tujuan investasi tertinggi, dengan total realisasi senilai Rp72,5 triliun atau 15,2 persen dari total nasional.
Pada Desember 2025 BPS akan merilis grafik pembangunan di Jabar. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim