RADAR BOGOR - Banjir kini kerap terjadi di Kota Depok. Sejumlah jalan dan pemukiman di kerap terendam banjir saat hujan deras menguyur.
Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah mengatakan, genangan air yang masih sering terjadi di beberapa titik permukiman disebabkan sistem drainase yang belum tertata dengan baik.
"Faktor penyebabnya yakni drainase, harus dibenahi," katanya saat reses masa sidang III tahun 2025 yang digelar di RW 07, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok Senin 6 Oktober 2025.
Untuk mengatasi persoalan itu, ia meminta para ketua RT dan RW segera menyusun proposal pembangunan drainase agar bisa diusulkan ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir) dewan tahun anggaran 2026.
“Hari ini saya minta usulan drainase disiapkan. Jangan sampai setelah saya reses, masalahnya tetap tidak selesai. Kita fokus dulu menyelesaikan persoalan banjir,” kata Politisi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Hamzah juga menekankan, usulan pembangunan drainase harus disepakati bersama oleh tokoh masyarakat, RT, dan RW.
Ia juga menjelaskan perbedaan ukuran drainase yang bisa diakomodasi lewat pokir dewan dan dana RW.
Kata dia, untuk pokir dewan, diminta ukuran minimal 40×40 atau 40×60 sentimeter, sementara ukuran kecil 30×30 atau 30×40 bisa dibiayai melalui dana RW.
“Kalau mau diusulkan lewat pokir dewan, jangan yang kecil. Sistemnya otomatis menolak. Jadi sekalian yang besar, agar daya tampung air lebih baik,” pintanya.
Hamzah juga mengingatkan, dana RW senilai Rp300 juta tidak cukup jika difokuskan seluruhnya untuk membangun drainase, karena sebagian digunakan untuk kegiatan lain seperti wisata keberagaman, operasional posyandu, dan posbindu.
Oleh karena itu, ia mendorong sinergi antara RW dan Pemerintah Kota Depok agar pembangunan drainase dapat berjalan tuntas dan menyeluruh. "Kalau di sini masalahnya banjir, berarti drainasenya harus jadi prioritas,”tukasnya. (faj)
Editor : Yosep Awaludin