RADAR BOGOR - Berbagai sifat pengusaha diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurut KDM (sapaan kang Dedi Mulyadi), pengusaha harus satu bisa membaca peluang.
Selanjutnya, kata Gubernur Jawa Barat, harus bisa memanfaatkan ruang sempit.
Tidak hanya itu, pengusaha harus berani mengambil keputusan.
"Pengusaha itu sama dengan pemimpin, karena intinya dia melakukan mencari duit, mengelola duit dan membelanjakan duit," jelas Dedi Mulyadi saat hadiri Musprov Kadin Jabar.
Sehingga, sambung Gubernur Jawa Barat, orang yang berhasil jadi pemimpin yang baik, akan menjadi pengusaha yang baik.
KDM mengatakan, pengusaha tidak senang terlalu lama.
Bahkan, pengusaha tidak suka berkonflik.
Sang Gubernur Jawa Barat menambahkan, yang senang berkonflik bukan pengusaha tapi politisi.
Nah, karena kenapa? sebab bagi pengusaha, konflik itu cost.
Untuk pengusaha, konflik adalah kerugian.
Pertama, tutur Dedi Mulyadi, ketika berkonflik cost-nya keluar dalam setiap hari.
"Saya yakin yang datang ke ketua umum terpilih, itu tiap hari datang, beres ketua. Datang lagi, beres ketua," papar Gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menambahkan, orang organisatoris pasti tidak mau langsung diputus.
Setiap pertemuan, tiap acara dibikin konflik.
Kenapa? KDM mengungkapkan, semakin panjang konflik maka makin panjang ongkos yang diterima.
Jadi, menurut Dedi Mulyadi, organisatoris adalah orang yang hidup dari organisasi.
Sehingga, apabila organisasinya tentram tidak bisa hidup.
Jika organisasinya bergolak terus, bisa belok kanan kiri.
Dirinya meminta, Ketua Kadin harus tumbuh menjadi pemimpin pengusaha yang ngerti dunia usaha dan masa depan usaha.
Yang kedua, jelas Dedi Mulyadi, tidak boleh menjadi pemimpin organisasi perusahaan yang kerjanya minta jatah.
"Ada investor, jatah saya sekian, tidak. Tetapi, pengusaha sejati adalah orang yang bisa menciptakan lapangan usaha baru, lapangan kerja baru serta memperpendek jarak birokrasi, menekan biaya produksi, membangun produktivitas untuk kepentingan publik," kata KDM.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan, publik terbagi dua yakni kesejahteraan karyawan dan masyarakatnya. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim