RADAR BOGOR – Masyarakat dihebohkan dengan salah satu video yang diunggah akun TikTok bernama @rakyat.jelata 803 yang menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan pungutan liat (pungli) ke warga, dengan program Sapoe Saribu atau seribu rupiah sehari.
Akun tersebut memperlihatkan wanita berhijab ungu muda, menyebut bahwa Sapoe Saribu menjadi salah satu tindakan pungli yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dia beranggapan, bahwa Sapoe Saribu menjadi alasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengambil dana dalam jumlah banyak dengan alasan warga.
Dia juga menduga bahwa program itu diperintah atasan Gubernur karena Dedi Mulyadi sudah tidak bisa menggunakan dana dari APBD.
Tak hanya itu, sang perempuan misterius menyatakan kekecewaannya terhadap politisi-politisi Indonesia yang membentuk dinasti politik seperti Jokowi, Megawati, dan SBY. Wanita itu mengajak netizen untuk memakzulkan Dedi Mulyadi dari kedudukannya sebagai Gubernur Jawa Barat.
Menanggapi video tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan responnya.
“Mbak yang baik, bahwa tidak ada kebijakan Gubernur menyuruh mengumpulkan uang dari mulai anak sekolah, buruh bangunan, ASN sebesar Rp 1 ribu. Kebijakan yang ada ialah Gubernur mengajak, menghimbau dari semua jajaran Pemerintah mulai dari RT, RW, Kepala Desa, Lurah, Camat, Walikota, dan Bupati untuk sama-sama membangun solidaritas sosial,” kata dia.
Dedi juga menjelaskan, bahwa banyak orang yang biaya pengobatannya gratis berkat Kartu Indonesia Sehat (KIS), tapi tidak memiliki ongkos pergi ke rumah sakit dan tidak punya biaya selama menunggu giliran berobat di rumah sakit.
Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi, misalnya dari Ciamis.
Masalah tersebut harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing. Misalnya, di tingkat RT tunjuk seseorang menjadi Bendahara untuk mengumpulkan uang Rp 1 ribu per orang.
Nanti kalau ada warga yang sakit, bendahara bisa memberikan uang kolektif tersebut. Setiap bulan harus dilaporkan ke penyumbang.
Di setiap RT dan RW sudah ada grup WhatsApp sekarang. Bupati bisa mengkoordinir para ASN-nya. Misalnya, ada yang mengadu pada sang Bupati tentang tak punya sepatu sekolah, maka bisa langsung dibantu.
“Gubernur Jabar tidak akan mengambil uang itu dan tidak akan mengkolektifkan. Gubernur Jabar hanya mengelola. Hingga saat ini biaya operasional Gubernur yang saya gunakan untuk melayani rakyat,” ujar Dedi Mulyadi.
Sebenarnya, Gerakan Sapoe Sarebu merupakan tradisi sosial masyarakat Jabar. Dedi Mulyadi menyatakan warga Jabar menyebutnya beas perelek atau beas jimpitan.
Sejak dulu warga Kelurahan Selaawi, Kota Tasikmalaya, melakukan tradisi sehari Rp 1 ribu untuk menolong warga yang membutuhkan. Dedi Mulyadi menegaskan masyarakat tidak perlu mengubah nama gerakan ataupun nominal iuran tersebut.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga