RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan alasannya tidak ikut aksi protes ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan dana transfer daerah.
Dalam video yang diunggah akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu ia akan mengikuti apa yang telah menjadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Menurut Dedi Mulyadi, Gubernur memiliki dua variabel.
Pertama, kata KDM (sapaan kang Dedi Mulyadi), adalah kepala daerah otonom dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung.
Kedua, sambung Dedi Mulyadi, melekat sebagai wakil pemerintah pusat.
Sementara, pemotongan dana transfer daerah tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat.
Dedi Mulyadi juga menyadari dengan adanya pemangkasan dana ini akan berdampak terhadap pembangunan yang ada di daerah. Kendati demikian, ia akan tetap berusaha untuk mencari solusi supaya pembangunan di Jawa Barat masih bisa berjalan dengan lancar.
"Kalau saya tumpang kaki, kalau saya hanya berpangku tangan, tidak melakukan langkah-langkah penanganan terhadap belanja anggaran, kalau menggunakan model anggaran dulu digunakan hari ini, maka saya katakan pembangunan tidak akan ada," ujar Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menegaskan, pihaknya harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara memotong, menghilangkan berbagai kegiatan rutin pemerintah.
Salah satu kegiatan rutin Pemprov Jabar yang dipotong anggarannya oleh Dedi Mulyadi adalah perjalanan dinas, yaitu sebesar 75 pesen. Sehingga bisa dialokasikan untuk hal yang lain.
Begitu pula dengan perjalanan dinas gubernur yang juga diturunkan, yang mana asalnya Rp1,5 miliar menjadi Rp750 juta, lalu dipangkas lagi menjadi Rp100 juta.
Kebijakan tersebut diambil oleh Gubernur Jawa Barat Dedi dalam upaya agar pembangunan di wilayah yang ia pimpin masih bisa berjalan dengan sangat baik.***
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim