RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan berbagai langkah meski dana transfer daerah dari pemerintah pusat dipangkas hingga lebih dari Rp2 triliun.
Dedi Mulyadi bahkan menolak diberi pinjaman alias ngutang dan memilih cara lain demi pembangunan di Provinsi Jawa Barat tetap berjalan.
Gubernur Jabar menjelaskan meski dana transfer daerah di Jawa Barat mengalami penurunan Rp2,4 triliun lebih pihaknya akan terus melakukan pembangunan infrastruktur dengan terus melakukan peningkatan jumlah besaran anggarannya.
Sebab kata Dedi tidak mungkin pihaknya melaksanakan pembangunan tanpa membangun infrastruktur terlebih pertumbuhan ekonomi akan tumbuh jika infrastrukturnya dibangun.
"Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh manakah ada investasi, investasi akan tumbuh manakah pemerintah menyiapkan jaringan infrastruktur nyiapin jalan, nyiapin jembatan, nyiapin jaringan irigasi, nyiapin jaringan bendungan konektivitas listrik, konektivitas internet, karena dengan konektivitas listrik internet jalan yang baik maka industri akan tumbuh," ujar gubernur Jawa Barat dalam keterangannya dilansir dari Instagram @dedimulyadi71.
Jika industri tumbuh maka menurut kepala daerah berusia 54 tahun itu maka, lapangan kerja juga akan tumbuh sehingga dari lapangan kerja berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur lanjut Dedi sangat relevan dengan pertumbuhan ekonomi, dan jika ada pandangan bahwa pembangunan infrastruktur tidak memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena membangun infrastrukturnya tidak mandiri atau menggunakan dana pinjaman yang sangat besar.
"Jadi bagaimana cara membangun infrastruktur yang baik agar mandiri? Maka pemerintahnya harus efisien," tegasnya.
Oleh karena itu Dedi Mulyadi melakukan langkah efisiensi di tengah pemangkasan anggaran dana transfer daerah dari pusat agar pembangunan infrastruktur di Tanah Pasundan tetap berjalan.
Efisiensi yang dilakukan Dedi Mulyadi contohnya yakni pemerintah membelanjakan anggaran publik untuk kepentingan publik, mengurangi belanja alat tulis kantor, mengurangi belanja listrik, mengurangi belanja air, mengurangi belanja perjalanan dinas, mengurangi belanja pakaian dinas, mengurangi kegiatan-kegiatan seminar-seminar, simposium-simposium, serta kegiatan protokoler-protokoler.
"Semuanya diarahkan pada fokus pembangunan yang menjadi kebutuhan rakyat dan dengan cara itu maka kita akan mendapatkan uang yang cukup untuk membangun, dan uang yang cukup untuk membangunnya menggunakan dana yang kita miliki," jelas Dedi Mulyadi.
Meski demikian menurut Dedi Mulyadi meminjam uang boleh saja tetapi harus terukur dan berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
"Pinjam boleh tapi terukur, terukur berdasarkan kemampuan yang kita miliki, tidak boleh kita membuat pinjaman melebihi keuangan yang kita miliki tiap bulan atau dalam bahasa sederhananya tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang," paparnya.
Namun Dedi memilih tidak menarik pinjaman alias ngutang meski mendapat tawaran mendapat pinjaman.
"Saya di Provinsi Jawa Barat meskipun saya ditawari untuk mendapatkan pinjaman saya menolak karena apa? Karena saya ingin tetap membangun dengan menggunakan dana yang dimiliki di Provinsi Jawa Barat," tegasnya.
Meskipun dana mengalami pengurangan Dedi Mulyadi akan melakukan langkah di antaranya gubernur dan seluruh para pejabatnya dan ASN-nya berpuasa dari berbagai kepentingan yang tidak ada relevansi dengan kepentingan masyarakat.
"Untuk itu pada seluruh rakyat Jawa Barat mohon doanya bahwa kami akan bekerja melayani masyarakat dan kami akan melakukan upaya-upaya ekstra efisien," tambah mantan bupati Purwakarta tersebut.
Kemudian menurut Dedi Mulyadi jika ada saran agar pemerintah kreatif dalam mencari pendapatan-pendapatan baru yang jusrtru nantinya membebani masyarakat, ia memilih tidak melakukan hal itu.
"Saya tidak memilih mencari pendapatan baru yang membebani masyarakat, saya lebih memilih melakukan efisiensi terhadap belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Dedi Mulyadi.
Editor : Eka Rahmawati