RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan kontroversial menyikapi pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat yang mencapai angka fantastis Rp2,458 triliun.
Alih-alih mengurangi belanja pembangunan, gubernur Jawa Barat justru memastikan bahwa investasi infrastruktur di Jabar tidak hanya akan dipertahankan, melainkan ditingkatkan.
Kebijakan ini sontak menarik perhatian, mengingat penurunan anggaran triliunan rupiah biasanya memaksa daerah mengerem proyek-proyek vital.
Dedi Mulyadi juga menyatakan tidak akan tergoda menggunakan dana pinjaman, meskipun tawaran pinjaman tersedia. Baginya, utang daerah hanya akan menjadi pasak yang lebih besar daripada tiang, membebani APBD di masa depan.
“Daripada meminjam yang nantinya membebani APBD, lebih baik menggunakan dana sendiri hasil efesiensi,” tegas Dedi Mulyadi dilansir dari laman resmi Pemprov Jabar.
Lalu, dari mana dana tambahan untuk infrastruktur didapat? Jawabannya terletak pada pemangkasan pos-pos non esensial atau yang oleh KDM disebut sebagai belanja meja.
Dana Rp2,45 triliun tersebut akan diakali melalui efisiensi besar-besaran di berbagai bidang, diantaranya:
- Pemangkasan Rapat dan Perjalanan Dinas: Mengurangi kegiatan seremonial yang memakan biaya logistik besar.
- Penghematan Utilitas Kantor: Mengurangi pemakaian air dan listrik, serta biaya internet.
- Pemangkasan Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan pos-pos tak mendesak Lain.
Keputusan Dedi Mulyadi untuk tidak mengorbankan infrastruktur bukan tanpa alasan. Dirinya meyakini bahwa pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sekolah, hingga konektivitas listrik dan internet adalah katalisator utama ekonomi.
“Bila infrastruktur baik, maka investasi akan masuk, bila investasi masuk lancar, maka ekonomi akan berjalan,” papar Dedi Mulyadi.
Gubernur Jabar juga menyebut persepsi masyarakat bahwa pemerintah bekerja adalah saat jalan dan fasilitas publik dibangun. Lebih jauh, investasi infrastruktur yang mandiri (tanpa utang) akan mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja, dan secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat.
“Pemerintah yang menggunakan anggaran yang baik adalah pemerintah yang efisien, menggunakan anggarannya untuk sebesar-besar belanja publik,” pungkasnya.