RADAR BOGOR - Dana transfer daerah dari pemerintah pusat untuk Jawa Barat (Jabar) dipotong hingga Rp2,458 triliun.
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas tidak akan menggunakan dana pinjaman untuk menutupi kekurangan tersebut.
Sebaliknya, KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi berkomitmen untuk tidak mengurangi, bahkan akan meningkatkan, belanja infrastruktur di Jabar.
Gubernur Jawa Barat menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan ini akan didanai melalui efisiensi besar-besaran di berbagai sektor anggaran.
"Dananya dari mana? Ya dari hasil efisiensi di beberapa bidang, seperti rapat dinas, perjalanan dinas, pengurangan pemakaian air dan listrik di kantor, biaya internet, juga pos-pos lain yang dipandang tidak terlalu penting," kata Dedi Mulyadi dilansir dari laman resmi Pemrov Jabar.
Menurut Dedi Mulyadi infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan sekolah, irigasi, dan konektivitas listrik serta internet harus tetap menjadi prioritas utama.
Ia menegaskan bahwa pembangunan yang baik harus mandiri dan tidak membebani daerah.
Gubernur Jabar juga menambahkan, anggapan bahwa pembangunan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi sering muncul karena pembangunan dibiayai dengan dana pinjaman yang membebani.
Hal ini terjadi ketika pembayaran utangnya lebih besar daripada kemampuan daerah, atau yang sering disebut "lebih besar pasak daripada tiang."
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi menyimpulkan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang efisien.
Untuk itu, gubernur Jabar secara tegas menolak opsi pinjaman yang ditawarkan.
"Lebih baik menggunakan dana sendiri hasil efisiensi daripada meminjam, yang nantinya membebani APBD," pungkasnya.***
