RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan kebijakan yang akan mengubah peta pembangunan di Jabar mulai tahun 2026.
Dedi Mulyadi menegaskan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan memfokuskan anggaran dan prioritas pembangunan pada desa-desa yang menjadi kawasan industri dan terbukti sebagai penghasil pajak terbesar.
Keputusan strategis ini disampaikan KDM dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta, Selasa, 14 Oktober 2025 lalu dengan tujuan menciptakan keadilan dan memastikan desa-desa yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah mendapatkan imbalan setimpal berupa infrastruktur dan kesejahteraan.
“Jika ada pabrik di suatu lokasi, maka desa di sekitar pabrik itu harus menjadi prioritas pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh hingga selesai,” kata Dedi Mulyadi dilansir dari laman Bappeda Jabar.
Gubernur Jabar juga menyuarakan keprihatinan atas ketimpangan yang terjadi selama ini dan menyoroti fenomena desa-desa menjadi lokasi padat industri dan sumber besar pemasukan pajak, tetapi kondisi lingkungan, infrastruktur, bahkan kantor desanya sendiri, terabaikan.
Pria yang karib disapa KDM juga menyentil praktik di lapangan yang mana kepala desa kerap bersikap keras kepada perusahaan dan terus-menerus meminta bantuan dana untuk berbagai kegiatan seremonial, padahal desa tersebut seharusnya sudah mendapatkan perhatian pembangunan yang layak dari pemerintah.
Menurutnya, desa yang menjadi lokasi pabrik harus bersih dan maju, setara dengan kondisi pabrik yang ada di sana sehingga desa sebagai penghasil pajak juga dihargai.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan transparan dan efektif, Dedi Mulyadi akan mengumumkan desa dengan penghasil pajak terbesar serta mendapat prioritas pembangunan.
“Kedepannya, saya berencana mengunjungi kantor pajak untuk memeriksa langsung besaran pajak yang dipungut, mengetahui sumber-sumbernya, serta desa mana yang memberikan kontribusi terbesar, hasil temuan tersebut akan saya publikasikan agar desa-desa penghasil pajak mendapatkan prioritas dalam pembangunan,” jelas Dedi Mulyadi.
Langkah ini diprediksi akan menciptakan persaingan sehat antar daerah dan memberikan tekanan langsung pada pemerintah daerah dan pusat agar mengalokasikan dana pembangunan secara adil.
Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa kondisi sebuah desa menjadi kawasan industri, tetapi warganya tetap menganggur, infrastruktur rusak, serta kualitas gizi dan pendidikan rendah, merupakan keadaan yang tidak boleh dibiarkan terjadi.
“Kondisi seperti itu tidak boleh terjadi, jika dibiarkan, pabrik bisa disalahkan terus-menerus. Padahal sebenarnya keberadaannya diharapkan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui kebijakan prioritas pembangunan desa penghasil pajak ini, Pemdaprov Jabar berupaya menjamin bahwa kehadiran industri benar-benar menjadi katalis bagi kesejahteraan, bukan sekadar sumber eksploitasi pajak tanpa adanya timbal balik yang memadai.***
Editor : Eka Rahmawati