RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya transparansi dan penanganan cepat dalam masalah ketenagakerjaan dan pengaduan masyarakat di seluruh provinsi.
Menurut Dedi Mulyadi, setiap Dinas Tenaga Kerja di kabupaten dan kota harus menyediakan layanan aduan yang bisa diakses warga untuk seluruh perusahaan yang beroperasi di Jabar.
“Cukup lapor saja tidak cukup. Laporan harus ditindaklanjuti oleh tim teknis. Kepala dinas tidak boleh hanya menunggu laporan tanpa bertindak,” ujar Gubernur Jawa Barat di hadapan para manager HRD.
Sebagai langkah konkret, Dedi Mulyadi akan menyiapkan nomor WhatsApp atau WA khusus yang dikelola stafnya untuk menerima semua pengaduan terkait perusahaan, premanisme, dan isu ketenagakerjaan.
Menurutnya, kecepatan penanganan pengaduan menjadi prioritas, sama seperti penegakan hukum yang cepat di kasus masyarakat.
Dedi Mulyadi menekankan bahwa media sosial harus dimanfaatkan sebagai alat kontrol sosial yang efektif.
“Media sosial bukan tempat curhat pribadi atau urusan rumah tangga, tetapi harus menjadi sarana memantau kinerja pemerintah, sistem yang transparan, dan layanan publik,” tambahnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Pemerintah Bukan Pencipta Kerja, Gubernur Jawa Barat Minta ASN Begini
Ia menyontohkan praktik cepat penanganan masalah di Jawa Barat, seperti kasus parkir ilegal atau kasus kekerasan, yang bisa selesai dalam hitungan hari karena langsung ditindaklanjuti oleh pihak terkait berdasarkan laporan dari media sosial.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap, dengan adanya layanan WhatsApp aduan ini, masyarakat dapat melaporkan masalah dengan mudah.
Selanjutnya, kata Dedi Mulyadi, pemerintah bisa menindaklanjuti setiap laporan secara efektif. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim