RADAR BOGOR - Satpol PP Kota Depok mengusir para Pedagang Kaki Lima ( PKL) yang mangkal di depan Balaikota Depok, Rabu 15 Oktober 2025.
Kasatpol PP Kota Depok, Dede Hidayat mengatakan, hal tersebut dilakukan agar kawasan balaikota steril dari lapak PKL.
"Tadi kami lakukan penertiban PKL di Depan Balaikota Depok," katanya kepada Radar Bogor, Rabu 15 Oktober 2025.
Dede mengatakan, Satpol PP Kota Depok akan menindak tegas bagi PKL yang masih membandel berjualan di depan balaikota Depok.
"Tentunya akan kami tindak tegas sesuai dengan aturan," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Jalan Margonda, Kota Depok menjadi salah satu tempat Pedagang Kaki lima ( PKL ) mangkal.
Banyak PKL yang menjajakan jualannya di pinggir jalan Margonda.
Salah satu tempat favorit PKL mangkal, yakni di depan Balaikota Depok. Tepatnya di Depok Open Space (DOS).
Setiap hari, PKL menjajakan beragam jenis makanan bagi warga Depok yang berkunjung ke DOS.
Keberadaan PKL ini dianggap membuat kawasan balaikota kumuh. Sahrul salahsatunya.
Warga Pancoran mas itu menilai keberadaan PKL di Depan Balaikota membuat terlihat kumuh. Seharusnya para PKL ditata.
"Ini depan balaikota, harusnya steril dari PKL. Kalau maupun ditata, dibuat lapak di dalam. Jangan di pinggir jalan seperti ini," katanya kepada Radar Bogor.
Selain itu, kata dia, keberadaan PKL juga kerap menimbulkan sampah. Tidak sedikit masyarakat yang jajan, meninggalkan sampahnya secara sembarang.
"Jadi sampah berserakan. Walau ada juga saya lihat PKL yang menyediakan kantong keresek beserta untuk memungut sampah dari pembeli yang ditinggalkan di area DOS," tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri, menekankan pentingnya peran Satpol PP dan Linmas dalam menjaga ketertiban kota, termasuk mengawasi keberadaan pedagang kaki lima (PKL).
Hal itu disampaikan saat membuka acara Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Satpol PP dan Linmas Kota Depok, di Wisma Hijau, Mekarsari, Cimanggis, Senin 13 Oktober 2025.
Supian mengingatkan pentingnya penertiban PKL yang menempati wilayah tidak semestinya.
Ia meminta tindakan dilakukan sejak dini, sebelum jumlah PKL membesar dan penertiban menjadi sulit.
“Jangan sampai menunggu penuh dulu, baru bertindak. Kota ini kecil, penduduk banyak, ruang publik harus tetap kita amankan,” katanya.
Ia memaparkan, pengaturan ruang publik tidak bertentangan dengan kemanusiaan, melainkan untuk mencegah pemanfaatan lahan oleh segelintir orang demi kepentingan pribadi.
"Dengan pengawasan yang tepat, ruang publik bisa tetap berfungsi untuk kepentingan masyarakat luas," tuturnya. (Faj)
Editor : Alpin.