RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya transparansi, tidak hanya di birokrasi pemerintah, tetapi juga di dunia usaha.
Menurut Dedi Mulyadi, anggaran pemerintah sudah sepenuhnya terbuka, begitu juga proses rekrutmen.
Kini, Gubernur Jawa Barat mendorong agar perusahaan, terutama yang sudah go public menerapkan prinsip yang sama.
Baca Juga: Anggota DPR RI Mulyadi Meminta KLH Meninjau Ulang Penutupan Sejumlah Tempat Wisata di Puncak
“Perusahaan yang sudah menjadi publik bukan lagi milik pribadi, tapi milik banyak orang. Oleh karena itu, transparansi harus ditegakkan, terutama terkait rekrutmen dan ketersediaan tenaga kerja,” kata Dedi Mulyadi.
KDM (sapaan kang Dedi Mulyadi) menekankan, sistem transparan ini penting agar masyarakat mengetahui lowongan kerja yang sebenarnya tersedia.
Gubernur Jawa Barat mencontohkan fenomena aplikasi pencari kerja yang diisi oleh puluhan ribu pelamar, namun lowongan sesungguhnya terbatas.
Menurut KDM, hal ini bisa membingungkan pencari kerja dan menurunkan efisiensi.
Tak hanya itu, Dedi Mulyadi menegaskan perusahaan yang enggan membuka informasi lowongan kerja akan diumumkan secara publik.
Gubernur Jaw aBarat menambahkan, perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat seharusnya berkontribusi pada kemakmuran masyarakat.
“Kalau ada perusahaan yang beroperasi secara ‘gelap’ dan berdampak pada harga barang, itu menjadi tanggung jawab mereka,” tegas KDM.
Dengan sikap tegas ini, Dedi Mulyadi ingin menegaskan bahwa transparansi rekrutmen merupakan bagian dari negara modern yang menghormati martabat dan hak masyarakat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun menegaskan prinsipnya, transparansi bukan hanya kewajiban birokrasi, tetapi juga tanggung jawab semua pihak. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim