RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyampaikan terkait keberadaan tambang di wilayah Provinsi Jabar termasuk Parung Panjang, Kabupaten Bogor dan sekitarnya.
Dedi Mulyadi menyampaikan soal kesejahteraan warga yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan dan menyiapkan langkah bagi mereka yang terdampak setelah penutupan.
"Belajar dari kasus Rumpin kasus Rengasjajar (Cigudeg, Kabupaten Bogor) dan sekitarnya kita bisa melihat bahwa aliran uang yang puluhan miliar dalam setiap bulan dan bisa jadi ratusan miliar dalam setiap tahun ternyata tidak bisa mendongkrak ekonomi warga sekitar," ujar gubernur Jawa Barat dalam keterangannya dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Selasa, 21 Oktober 2025.
Hal itu kata Dedi bisa diketahui saat tambang baru saja ditutup sejumlah pihak melayangkan protes.
Tak hanya itu sebelumnya menurut Dedi seorang warga yang merupakan anggota linmas setempat sempat viral dan memprotes kebijakan Dedi Mulyadi menutup tambang serta mengaku tidak bisa membeli beras hingga hanya bisa makan kelapa.
"Dia tiap hari kuli mikul batu dimuatkan ke truk ternyata rumahnya pun mau roboh padahal dia termasuk kategori aparat desa tugasnya sebagai linmas, dari situlah kita belajar bahwa seringkali rakyat dijadikan ujung tombak untuk melakukan protes terhadap sebuah kegiatan ketika tambang ditutup," ungkap Dedi Mulyadi.
Untuk itu gubernur Jawa Barat melakukan berbagai langkah untuk masyarakat sekitar yang terdampak atas penutupan kegiatan tambang di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor dan sekitarnya.
Solusinya menurut gubernur Jabar sebagaimana yang sudah disampaikan yakni merekrut mereka untuk bekerja di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat maupun kegiatan lainnya.
"Tugasnya adalah membantu pembangunan infrastruktur jalan dan jangka waktunya bisa sangat lama karena kegiatan-kegiatan kebersihan, pembersihan dan pemeliharaan jalan dilakukan dalam setiap hari itu solusi pertama," jelas Dedi Mulyadi.
Solusi berikutnya kata Dedi Mulyadi pihaknya juga sudah menyiapkan dana untuk modal usaha bagi masyarakat yang terdampak.
"Solusi-solusi lainnya kami sudah menyiapkan juga saya katakan dana untuk modal usaha bagi masyarakat, berikutnya juga dana pengganti karena kehilangan mata pencaharian selama hampir satu bulan dan ini menjadi konsen kami, untuk itu tak ada kebijakan yang tanpa saya perhitungkan, saya berpihak pada kepentingan masyarakat," beber Dedi Mulyadi.
Dedi juga menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat skema-skema yang sudah dipersiapkan tersebut dalam waktu dekat akan segera direalisasikan.
