RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan pandangannya tentang pengetahuan, karya, dan etika dalam sebuah acara di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Menurut Dedi Mulyadi, bekerja dengan rasa, cinta, dan keikhlasan merupakan kunci, karena hal itu menghindarkan seseorang dari konflik hak cipta.
“Sejauh ini, saya belum pernah mendengar ada rumah makan yang digugat karena sambal mereka. Baik itu sambal tarasi maupun sambal oncom. Pengetahuan diciptakan untuk dimanfaatkan bersama, bukan untuk memperkaya diri sendiri,” ujar Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat menekankan bahwa ketika pengetahuan dikapitalisasi, muncul kapitalisme.
Dan dari kapitalisme, lahirlah hegemoni, yang kemudian menjadi salah satu pemicu konflik dan perang di dunia.
Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjadikan pengetahuan sebagai sarana untuk kemanusiaan, keadilan, dan kemakmuran, bukan semata-mata untuk dipuja.
Dalam perspektif budaya Sunda, Dedi menjelaskan konsep resi sebagai inti dari sipil society.
Resi digambarkan memiliki watak seperti air yang fleksibel, independen, dan objektif.
Hal ini membuat seorang resi mampu menyesuaikan diri, tetap mandiri dalam berpikir, dan menjaga objektivitas dalam ucapan maupun tindakan.
Dedi Mulyadi juga menyoroti dunia pendidikan tinggi.
Menurutnya, rektor dan institusi kerap terikat pada struktur dan politik, sehingga independensi akademik sering terpengaruh.
Dedi Mulyadi menekankan pentingnya ruang-ruang akademik yang bebas dari tekanan jabatan, di mana guru besar bisa berekspresi tanpa mengorbankan nilai objektivitas.
Lebih jauh, Dedi Mulyadi menyinggung fenomena gelar akademik yang dijadikan tujuan akhir.
“Saya pun S3 hari ini, tapi gelar seharusnya bukan tujuan. Jika gelar dijadikan target, maka orang mengejar status, bukan manfaat dari ilmu itu sendiri. Ini sering mengabaikan etika dan tanggung jawab sosial,” kata Dedi.
Dalam konteks pemerintahan, Dedi Mulyadi mencatat ketidakseimbangan antara pendidikan dan praktik kerja.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai, banyak pekerja memiliki latar belakang pendidikan tinggi, namun belum sepadan dengan kontribusi nyata di lapangan.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk menghadapi dinamika masyarakat yang terus berubah. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim