Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Panas! Blak-blakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Luruskan Menkeu Soal APBD Jabar Rp4,17 Triliun Mengendap

Kholikul Ihsan • Rabu, 22 Oktober 2025 | 10:40 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan sambutan dalam sebuah pertemuan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan sambutan dalam sebuah pertemuan.

RADAR BOGOR - Keresahan publik terkait dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di bank memicu bantahan keras dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).

Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut 15 daerah termasuk Jabar menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito, Dedi Mulyadi langsung bergerak cepat.

Menkeu Purbaya sebelumnya mengutip data Bank Indonesia bahwa Jabar disebut mengendapkan deposito sebesar Rp4,17 triliun.

Sementara total dana daerah yang mengendap secara nasional mencapai Rp233 triliun.

KDM: Sudah Dicek, Tak Ada Deposito Rp4,17 Triliun

Melalui konfirmasi langsung kepada Bank BJB (Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat), Dedi Mulyadi membantah tegas klaim tersebut.

"Saya sudah memeriksa dan ternyata tidak ada saldo yang tersimpan dalam deposito," ujar Dedi Mulyadi, pada Senin 20 Oktober 2025.

Dikutip dari sumber Bappeda jabarprov, Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas data dirilis Kementerian Keuangan, dan telah dicek silang oleh Pemdaprov.

KDM menambahkan, Pemdaprov Jabar saat ini justru tengah mempercepat belanja publik di tengah upaya efisiensi anggaran, menunjukkan bahwa dana kas daerah dikelola secara aktif, bukan diendapkan.

Menyimpan Deposito Sama Dengan Gagal Kelola Keuangan

Gubernur Jabar menekankan bahwa praktik menyimpan uang daerah dalam bentuk deposito adalah indikasi ketidakmampuan pemerintah daerah mengelola keuangan dengan baik.

KDM menyayangkan jika data yang tidak spesifik menimbulkan opini negatif secara umum. Menurutnya, citra negatif bahwa Pemda tidak mampu mengelola keuangan dapat merugikan daerah yang telah bekerja keras dan efisien.

"Kesan negatif tersebut akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Apabila seluruh pemerintah daerah diperlakukan sama, daerah yang menjalankan kinerjanya dengan baik justru akan menghadapi masalah dalam pengelolaan keuangan yang berdampak pada penurunan kapasitas fiskalnya," tegas KDM.

Oleh karena itu, Dedi Mulyadi secara terbuka meminta Menkeu Purbaya untuk mengumumkan secara rinci daerah mana saja yang benar-benar menyimpan APBD dalam bentuk deposito, guna menjaga kredibilitas daerah yang telah bekerja maksimal.***

Sumber naskah: bappeda.jabarprov.go.id

Editor : Alpin.
#dedi mulyadi #Menkeu Purbaya #gubernur jawa barat