RADAR BOGOR - Pemerintah Provinsi Jabar mengambil langkah menyikapi kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan, akan menerapkan pengaturan ulang waktu kerja pegawai demi efisiensi anggaran.
Keputusan ini diambil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai respons langsung terhadap pemotongan TKD.
Menurut rilis yang dilansir dari sumber Bappeda Jabarprov, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pengaturan jam kerja akan meringankan beban operasional Pemdaprov.
“Kita akan mengatur jam kerja pegawai karena dengan bertambahnya jumlah pegawai, beban biaya juga semakin meningkat,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi setelah mengikuti acara ‘Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian’ di Makara Art Center Universitas Indonesia, Depok, Selasa (21/10/2025).
Transformasi Total: Memangkas Rutin, Mendorong Pembangunan
Selain pengaturan jam kerja pegawai, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menginstruksikan perubahan kultur birokrasi secara menyeluruh untuk mengimbangi pemangkasan TKD. Langkah-langkah efisiensi yang diambil meliputi:
- Pengurangan Perjalanan Dinas: Anggaran perjalanan dinas dipangkas signifikan, hanya menyisakan 10 hingga 25 persen dari total anggaran sebelumnya.
- Penghematan Belanja Rutin: Pengeluaran rutin pemerintah, termasuk biaya listrik dan air, turut dipangkas.
Kinerja dan Pembangunan Dijamin Aman
Meski harus melakukan penghematan ketat pada sektor rutin dan biaya pegawai, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjamin bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak negatif pada kinerja birokrasi maupun program pembangunan daerah.
Justru sebaliknya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa anggaran untuk pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur strategis di Jabar akan dinaikkan sebesar 50 persen.
“Meskipun anggaran berkurang, kinerja pegawai akan tetap baik. Pemangkasan TKD juga tidak akan mempengaruhi pembangunan. Alokasi anggaran pembangunan malah mengalami kenaikan hingga 50 persen,” tegas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa sebagai wakil pemerintah pusat, dirinya harus menerima keputusan yang telah ditetapkan. Namun, penerimaan ini harus diikuti dengan perubahan diri, pola pikir, dan cara bertindak di internal Pemdaprov untuk memastikan pelayanan publik tetap prima dan pembangunan terus berjalan.
