RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan paparan mengenai pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat.
Dalam paparannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa belanja modal untuk pembangunan mengalami kenaikan signifikan hingga hampir 1.000 persen dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, meski total anggaran justru mengalami penurunan.
“Tahun lalu anggarannya sebesar Rp37 triliun, sekarang hanya Rp31 triliun. Tapi misalnya saja, untuk alokasi pembangunan jalan, dulu hanya sekitar Rp400 miliar, kini bisa mencapai Rp3,5 hingga Rp4 triliun,” ungkap Dedi Mulyadi dalam keterangannya.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa peningkatan belanja modal ini merupakan hasil dari strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Strategi tersebut akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Sebetulnya, kami bukan sedang meminta tambahan anggaran. Dana alokasi itu sudah diatur oleh undang-undang. Tapi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, kami menyesuaikan jika pemerintah pusat memiliki kebijakan seperti penundaan dana transfer daerah dalam bentuk bagi hasil maupun DAU. Kami tidak mempermasalahkan hal itu, karena merupakan kebijakan pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengubah paradigma pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih hemat dan efisien.
“Ke Mendagri kami juga sampaikan, bahwa data keuangan provinsi selalu diperbarui setiap hari melalui Mendagri, sesuai data dari Bank Indonesia (BI) per 15 Oktober, di mana dana kas daerah kami tercatat Rp2,6 triliun, bukan Rp4,1 triliun,” ujarnya.
Ia menambahkan, dana tersebut bukan merupakan simpanan, melainkan uang kas aktif yang tersedia di kas daerah.
“Kas daerah kami berada di Bank BJB, dan kami tidak memiliki dana simpanan di bank lain,” tegas Dedi Mulyadi.
Dengan strategi ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat tetap berjalan optimal, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim