RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap alasannya mendatangi perusahaan-perusahaan termasuk pabrik air mineral, menyoroti truk kelebihan muatan hingga bersikap tegas dengan masalah tambang.
Dedi Mulyadi menyampaikan alasan di balik sikapnya tersebut, pertama yakni ia ingin bahwa negara, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa memiliki keseimbangan.
"Keseimbangannya adalah manakala ada perusahaan air minerali di situ maka rakyat di situ harus memiliki kecukupan air, rakyatnya harus bisa bekerja, jalannya harus bagus, para petaninya tidak boleh kekurangan air," ungkap gubernur Jawa Barat dalam keterangannya dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Jumat, 24 Oktober 2025.
Hal itu kata Dedi agar tumbuh industri yang membangun rasa kesejahteraan bagi lingkungan, bukan malah sebaliknya industri bertentangan dengan kepentingan warga di sekitarnya.
Jika ada pabrik, maka menurut gubernur Jabar pabriknya harus memberikan rasa nyaman bagi lingkungannya, warganya harus bisa bekerja hingga lahir anak-anak dengan pendidikan yang baik sehingga mereka bisa menjadi kelas menengah.
Dedi mengatakan untuk mewujudkan hal itu maka salah satunya adalah dengan pendidikan yang memadai.
"Pendidikan dari mana? Didapat dari pajak perusahaan sehingga anak-anak yang punya kualitas bisa sekolah gratis sampai perguruan tinggi, kemudian infrastrukturnya harus baik rakyatnya harus punya kecukupan gizi, protein, nutrisi, rumah-rumah di sekitarnya baik," jelasnya.
Gubernur Jawa Barat juga menyebut negara telah memungut pajak dari perusahaan-perusahaan itu dan seharusnya pemerintah baik provinsi, kabupaten, maupun kota, mengembalikan pajak perusahaan ke lingkungan sekitarnya lebih dulu.
"Sejahterakan dulu lingkungannya, jangan sampai dia tiap waktu kebisingan lihat tiap waktu mendapat aliran limbah udaranya buruk tapi masyarakatnya miskin," imbuhnya.
Dedi Mulyadi juga menegaskan ingin membangun infrastruktur jalan, tetapi jika yang melintas kendaraan dengan batas tonase yang melebihi ketentuan maka akan membuat jalan cepat rusak.
"Kalau jalannya cepat rusak maka akibatnya adalah pembangunan balik lagi ke jalan, balik lagi ke jalan, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang lebih besar ke depan, tidak punya kesempatan untuk menyimpan demi masa depan," tegasnya.
Editor : Eka Rahmawati