RADAR BOGOR - Saat mengunjungi kawasan Kabupaten Pangandaran, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menyampaikan kritik tajam namun jenaka soal kejujuran dan pengelolaan ekonomi masyarakat lokal, terutama dalam sektor pariwisata dan pelayanan publik.
Dalam program nganjang ka warga, Dedi Mulyadi menyoroti perilaku sebagian pelaku usaha kecil yang dianggap kurang jujur dan tidak konsisten dalam menetapkan harga kepada wisatawan.
“Di Jogja, naik beca muter-muter, cari bakpia, batik, sama kaos Dagadu. Pas turun, ditanya ‘Berapa, Mas?’ Dijawab, ‘Terserah, Mas aja.’ ku urang dibere weh Rp500 ribu, diterima dengan senyum. Tapi kalau di sini, kadang tukang ojek, tukang beca, pedagang, bahkan warung sering ‘ngetok’ harga,” ujar Dedi Mulyadi dengan gaya khasnya.
Gubernur Jawa Barat menyontohkan, harga mie instan di warung bisa melonjak hingga Rp25 ribu sampai Rp40 ribu, dan hal itu dianggap mencederai kepercayaan wisatawan maupun masyarakat.
“Kadang orang beli kopi juga mahal, selesai minum malah kapok balik lagi. Belum lagi tiket masuk ke sana bayar, ke sini bayar, ke situ bayar. Semua serba bayar. Ini harus dikelola dengan benar,” tambahnya.
Menurut Dedi, masalah utama bukan pada siapa yang mengelola, melainkan bagaimana kejujuran dan tanggung jawab dijalankan.
Ia menilai pengelolaan oleh pihak swasta sering kali lebih tertib, sementara yang dikelola pemerintah justru kurang beres.
“Kalau dikelola swasta, biasanya nurut aturan. Tapi kalau pemerintah yang kelola, sering kali tidak beres. Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya branding pariwisata Jawa Barat agar mampu bersaing dengan daerah lain.
Salah satu contoh yang ia banggakan adalah Pangandaran.
“Jawa Barat harus punya brand pariwisata kuat. Pangandaran itu pantai impian. Kalimat branding-nya saja sudah keren, ‘Pangandaran, Pantai Impian’. Branding itu mahal. Urang nyumbang buat bikin kalimat branding seperti itu,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sambil tersenyum. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti