RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam kunjungan kerjanya ke kawasan pabrik air mineral di Subang menemukan sejumlah fakta.
Di tengah melimpahnya sumber air pegunungan yang digunakan oleh pabrik, warga di sekitarnya justru terpaksa mengkonsumsi air dari sawah.
Selain masalah sosial ini, Dedi Mulyadi juga menyoroti anomali birokrasi terkait pungutan air yang membebani perusahaan.
Saat berada di lokasi, Dedi Mulyadi disambut dengan tangis haru salah satu warga Desa Pasanggrahan.
Warga tersebut menceritakan bahwa selama satu tahun terakhir, sejak bencana longsor pada tahun 2024, mereka kehilangan akses air bersih yang memadai.
Kondisi ini memaksa mereka menggunakan air sawah untuk kebutuhan minum dan harian, meskipun air tersebut berpotensi tercemar pestisida.
“Orang sini ngambilnya air dari sawah, Pak. Sekarang kita masyarakat ngambilnya dari sawah untuk minum, untuk apapun juga semuanya dari sawah,” ungkap warga tersebut dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Warga setempat menjelaskan bahwa sebelum pabrik didirikan, mata air di lokasi tersebut dapat dinikmati warga secara gratis, tetapi setelah longsor, akses air bersih terhenti total.
Dedi Mulyadi dengan tegas menyatakan bahwa hak warga harus menjadi prioritas utama, terutama karena mereka tinggal di lokasi sumber air pegunungan yang melimpah.
“Jangan sampai saya mendapat akses air pegunungan, sedangkan orang gunungnya mendapat minum air pesawahan,” tegasnya.
Sebagai solusi cepat, Dedi langsung memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengalokasikan bantuan anggaran senilai lebih dari Rp250 juta.
Dana ini akan digunakan untuk pembangunan jaringan pipa air bersih baru, yang akan mengambil sumber air dari lokasi yang sama dengan yang digunakan oleh pabrik.***
Editor : Eka Rahmawati