RADAR BOGOR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sedang mempersiapkan strategi anggaran yang inovatif dan efisien untuk menghadapi tantangan fiskal pada 2026 mendatang salah satunya WFH.
Dalam rencana tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan penghematan besar-besaran alias efisiensi terhadap pengeluaran internal agar lebih banyak dana dapat dialokasikan langsung untuk program pembangunan masyarakat.
Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa fokus utama tetap pada kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, anggaran di lingkungan Pemprov Jabar seperti perjalanan dinas, listrik, air, konsumsi, hingga alat tulis kantor akan dikurangi secara signifikan.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Mulai Salurkan Kompensasi untuk Warga Bogor yang Terdampak Penutupan Tambang
Penghematan tersebut akan dialihkan untuk mendukung proyek-proyek publik, seperti pembangunan jaringan air bersih, infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, serta perbaikan irigasi di berbagai daerah.
“2026 itu puasa untuk internal, tapi untuk eksternal layanan publiknya pesta,” ujar Dedi Mulyadi dilansir dari kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Gubernur Jawa Barat juga ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terserap untuk kebutuhan administratif.
Kebijakan baru ini juga mendorong perubahan pola kerja birokrasi.
Baca Juga: Pemprov Jabar Uji Coba Sistem Hybrid Working, Mulai November 2025 ASN di Jawa Barat WFH Setiap Kamis
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan sistem kerja jarak jauh/work from home (WFH) bagi sebagian aparatur sipil negara guna mengurangi konsumsi listrik, air, dan biaya operasional kantor.
"Dan kemudian kita juga akan memberlakukan WFH agar tidak terjadi penumpukan pegawai provinsi Jawa Barat di kantor," lanjut Dedi Mulyadi.
Melalui efisiensi ini, pemerintah berharap dapat menekan pengeluaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Selain efisiensi birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memperluas investasi di sektor air bersih melalui mekanisme penyertaan modal kepada PDAM.
Investasi dilakukan dalam bentuk pembangunan jaringan dan infrastruktur yang nilainya akan dikonversi menjadi saham daerah.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Buat Aturan untuk Perusahaan Air Mineral di Jabar, Mulai Januari 2026 Angkut Barang Pakai Kendaraan Sumbu Dua
Dengan begitu, daerah memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang dari aset yang dimilikinya.
Kebijakan efisiensi fiskal ini menggambarkan perubahan paradigma pemerintahan Jawa Barat dari birokrasi konsumtif menuju birokrasi produktif.
Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penghematan bukan berarti pengurangan pelayanan, melainkan strategi untuk memperbesar dampak pembangunan bagi masyarakat.
Jika kebijakan ini berhasil diterapkan secara konsisten, Jawa Barat berpotensi menjadi model nasional dalam manajemen keuangan daerah yang efisien dan berorientasi hasil.
Dengan mengurangi pengeluaran internal dan meningkatkan belanja publik, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara nyata di berbagai sektor.