Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Siapkan Lima Kantor Wilayah sebagai Pusat Komando Penanganan Bencana
Kholikul Ihsan• Kamis, 6 November 2025 | 16:10 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Kota Bandung.
RADAR BOGOR - Lima Kantor Wilayah Gubernur ditetapkan sebagai Pusat Komando (Pusko) penanganan kebencanaan di daerah.
Hal ini untuk memastikan sistem tanggap darurat tetap berjalan optimal meskipun terjadi bencana besar.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari mitigasi menghadapi peningkatan potensi bencana musim hujan, disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Kota Bandung.
Pembentukan lima kantor wilayah sebagai pusat komando bertujuan mencegah kolapsnya sistem koordinasi jika pusat kota terdampak bencana. Lima lokasi yang dipilih karena pertimbangan geografis dan stabilitas adalah:
Dilansir dari laman resmi Pemprov Jabar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara khusus menyoroti lokasi Cirebon dan Purwakarta dalam strategi ini.
“Kantor gubernur di wilayah ini disiapkan sebagai pusat komando cadangan jika terjadi bencana besar, hasil analisis menunjukkan bahwa Cirebon dianggap sebagai lokasi paling aman untuk pusat komando, sedangkan Purwakarta dinilai memiliki kondisi yang cukup stabil,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa inti dari kesiapsiagaan bukanlah hanya respons setelah kejadian, melainkan pencegahan dan kesadaran sebelum bencana.
“Hal terpenting bukan hanya merespons setelah bencana terjadi, melainkan bersiap sejak sebelum bencana datang,” tegasnya.
Dedi Mulyadi menyoroti secara tajam masih lemahnya kepercayaan publik terhadap peringatan dini yang disampaikan BMKG dan lembaga terkait dan menyerukan perubahan pola pikir masyarakat, dari abai menjadi siap siaga.
“Budaya siaga harus dibangun, jangan menunggu bencana terjadi baru meyakini peringatan dini, meyakini ilmu dan data merupakan wujud dari iman sekaligus bentuk ikhtiar,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa penanganan bencana perlu dilakukan secara terpadu.
“Jawa Barat tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga, seluruh elemen, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, hingga para relawan, perlu berkoordinasi dan bergerak bersama untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.
Sinergi total ini disambut baik oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Rudi Setiawan. Kapolda membenarkan bahwa lebih dari 2.500 personel gabungan dari Polri, TNI, BPBD, pemerintah daerah, serta relawan dikerahkan dalam apel kesiapsiagaan tersebut.
“Kerja sama ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap kesiapsiagaan bencana harus dipikul bersama, kita harus bergerak dari mitigasi hingga penanganan pasca bencana dengan cepat,” imbuh Irjen Pol Rudi Setiawan.***