RADAR BOGOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kini sedang menggabungkan kebijakan dari berbagai instansi untuk menertibkan operasional angkutan barang hasil tambang sekaligus meningkatkan keselamatan berkendara di seluruh wilayah Jabar.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas tingginya angka kecelakaan di jalan raya yang dinilai telah mencapai titik kedaruratan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti bahwa jumlah korban kecelakaan lalu lintas di Jabar jauh melampaui korban akibat bencana alam.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dedi Mulyadi di Gedung Sate Bandung pada hari Kamis (6/11/2025), dalam acara Rapat Koordinasi yang membahas tentang Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengawasan Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang.
Dedi Mulyadi, menekankan tingkat kedaruratan masalah ini dengan data komparatif yang mengejutkan.
"Bencana alam sampai hari ini tercatat 74 korban meninggal. Namun korban akibat kecelakaan lalu lintas mencapai lebih dari 3.300 orang," ujar Dedi Mulyadi dilansir dari jabarprov.go.id.
Integrasi kebijakan ini mencakup penertiban angkutan barang, khususnya truk over dimension dan over loading (ODOL), serta rencana penyesuaian standar kualitas jalan, terutama di kawasan industri.
Selain regulasi, Pemprov Jabar juga mengambil langkah sigap untuk penanganan insiden di lapangan.
Untuk memastikan penanganan insiden di jalan berlangsung cepat, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar sedang menyiapkan pos layanan jalan terpadu di beberapa titik rawan.
Pos layanan tersebut direncanakan akan dilengkapi dengan sarana penting seperti mobil derek, mobil pemadam kebakaran, kendaraan patroli PJU (Penerangan Jalan Umum), dan juga tim gabungan yang terdiri dari petugas medis serta keamanan.***
Editor : Eli Kustiyawati