RADAR BOGOR - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti meminta agar daerah lain mencontoh Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) Kota Depok.
Menurutnya, program RSSG Kota Depok merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap pemerataan kesempatan belajar.
Ia menyebut langkah Wali Kota Depok Supian Suri patut menjadi contoh bagi daerah lain dalam menuntaskan persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
“Program yang bagus, menunjukkan keberpihakan Pak Wali Kota terhadap kemajuan pendidikan di Kota Depok,” ujar Abdul Muti saat ditemui Radar Bogor, seusai menghadiri kegiatan di Lapangan PSP, Sawangan, Depok, Minggu 9 November 2025.
Ia menilai, kebijakan Wali Kota Depok, Supian Suri, dalam menggulirkan program RSSG sebagai langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, RSSG bentuk keseriusan Pemerintah Kota Depok dalam memperjuangkan pendidikan layak bagi semua warganya mencerminkan visi sosial yang kuat.
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan daerah adalah fondasi bagi kemajuan bangsa.
“Kalau semua daerah seperti Depok, saya optimistis masa depan Jawa Barat dan Indonesia akan lebih cerah. Ini jadi inspirasi nasional,” paparnya.
Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri, melaporkan capaian penting di bidang pendidikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam momentum Milad ke-113 Muhammadiyah di Lapangan PSP, Sawangan.
Di hadapan Mendikdasmen, Supian menyampaikan, Pemerintah Kota Depok telah mencanangkan program sekolah swasta gratis bagi warga Depok untuk jenjang SMP dan Tsanawiyah pada tahun 2025.
Program ini disebut menjadi tonggak baru dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak di Kota Depok.
“Dengan dukungan Muhammadiyah, tahun 2025 ini kami sudah mencanangkan sekolah swasta gratis buat warga Depok untuk jenjang SMP dan Tsanawiyah,” ujar Supian dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, terdapat 49 sekolah swasta tingkat SMP dan Tsanawiyah di Kota Depok yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota. Seluruh pembiayaan program ini, lanjutnya, sepenuhnya ditanggung oleh APBD Kota Depok.
Menurut Supian, langkah ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak di Depok yang putus sekolah.
Ia menegaskan, seluruh anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah.
“Harapan kami, tidak ada lagi anak-anak di Kota Depok yang putus sekolah. Sekarang pemerintah, melalui Pak Menteri, sudah mencanangkan minimal pendidikan 13 tahun,” paparnya.
Supian juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Depok untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan lembaga pendidikan, termasuk Muhammadiyah, dalam menyiapkan generasi muda yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami siap mendukung kebijakan Pak Menteri untuk menyiapkan generasi hebat masa depan, demi mewujudkan Depok Maju, Jawa Barat Istimewa, dan Indonesia Emas 2045,” tukasnya. (faj)
