RADAR BOGOR - Sebanyak 1 juta pekerja informal di seluruh Jawa Barat kini resmi mendapatkan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, iurannya ditanggung bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan Pemda kabupaten/kota se-Jabar.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa Pemdaprov Jabar saat ini menghadapi penurunan daya dukung fiskal hingga Rp2,5 triliun, meski demikian, prioritas perlindungan sosial tidak dikorbankan.
“Di tengah menurunnya daya dukung fiskal yang berkurang sebesar Rp2,5 triliun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini memberikan asuransi ketenagakerjaan kepada 1 juta pekerja informal, mulai bulan ini kami mulai membayar iurannya,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam acara Abdi Nagri Nganjang ka Warga di Gedung Sate, sebagaimana dilansir dari laman resmi Bappeda Provinsi Jabar.
Total anggaran yang digelontorkan untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi satu juta pekerja informal ini mencapai Rp25 miliar.
Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini menyasar berbagai profesi yang selama ini bekerja di sektor informal dan rentan risiko, tetapi minim jaminan sosial seperti sopir, tenaga kebersihan, kuli bangunan, pemulung, asisten rumah tangga, hingga pelaku seni dan budaya (seniman).
Kebijakan Pemdaprov Jabar ini langsung menuai pujian dari dua menteri Kabinet, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, berharap langkah Jabar ini dapat diikuti oleh pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, secara khusus mengapresiasi perhatian yang diberikan Jabar kepada pelaku seni dan budaya.
“Kami sangat mengapresiasi program ini. Ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak swasta,” kata Fadli, berharap jumlah pelaku seni yang dibiayai terus bertambah.
Langkah kolaboratif Pemdaprov dan Pemda di Jabar ini menegaskan komitmen daerah untuk menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat, menjadikan Jawa Barat sebagai pionir dalam menjamin perlindungan bagi pekerja sektor informal di Tanah Air.***