RADAR BOGOR - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, menjalani Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Diskominfo Depok, Manto memaparkan pelaksanaan KIP di Kota Depok selaku badan publik selama tahun 2025.
Termasuk inovasi yang telah dijalankan seperti, pemberian informasi layanan publik melalui digitalisasi.
Yaitu pembuatan barcode form permohonan informasi publik dan form keberatan atas informasi publik.
"Serta menautkannya pada laman website depok.go.id, website Diskominfo dan di Meja Desk Layanan PPID tatap muka. Selain itu juga ditayangkan di aplikasi Depok Single Window (DSW)," katanya kepada Radar Bogor.
Kemudian, lanjutnya, pelayanan untuk disabilitas juga sudah diakomodir. Seperti, sarana disabilitas berupa kursi roda dan jalur khusus Difabel di Gedung Pelayanan Publik Dibaleka, tersedianya Pojok Braille di loket pelayanan Dinas Sosial, termasuk SOP pelayanan dengan huruf Braille.
"Sebagai badan publik yang tiga tahun berturut-turut mendapat predikat badan publik informatif, kami sudah melaksanakan segala masukan yang diberikan tahun lalu. Itu kami sampaikan dalam sesi monev," paparnya.
Adapun untuk hasil dari monev ini, kata dia, akan diumumkan pada akhir November.
"Mudah-mudahan Pemkot Depok masih bisa mempertahankan predikat badan publik informatif dengan nilai yang memuaskan," tukasnya.(faj)
Editor : Alpin.