RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan komitmen kuat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan menertibkan bangunan liar salah satunya melalui pendekatan per blok.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dedi Mulyadi dalam Rapat Koordinasi Penataan Kawasan DAS dan Areal Marka Jalan Nasional serta Gerbang Tol di Wilayah Jawa Barat, yang diselenggarakan di Kantor Bupati Karawang pada Jumat, 14 November 2025 lalu.
"Kita ingin ada percepatan eksekusi, masalahnya apa, kita selesaikan. Ini bukan hanya Purwakarta, Subang, Karawang, atau Bekasi, penanganannya akan dilakukan per blok," ujar Dedi Mulyadi dilansir dari laman resmi Pemprov Jawa Barat.
KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa wilayah Subang, Karawang, Bekasi, dan Bogor menghadapi persoalan air dan banjir yang paling serius, sehingga penataan DAS di daerah-daerah tersebut menjadi prioritas utama.
Untuk mengakselerasi proses penataan, Dedi Mulyadi meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II untuk segera menyampaikan rencana penanganan, baik untuk sisa anggaran 2025 maupun program tahun 2026.
Mantan Bupati Purwakarta tersebut menggarisbawahi pentingnya sinergi perencanaan agar penataan kawasan DAS dapat berjalan optimal.
Gubernur Jawa Barat juga mengungkapkan strategi efisiensi anggaran dengan memperkuat kapasitas peralatan dan operator, sebagai alternatif dari proyek normalisasi skala besar.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menambahkan bahwa penertiban bangunan liar di sepanjang sungai akan dilakukan secara tegas dan terukur.
Editor : Eka Rahmawati