RADAR BOGOR - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 telah ditetapkan dengan fokus utama menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.
Persetujuan APBD Jabar 2026 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis, 20 November 2025 lalu yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama seluruh anggota dewan.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut resmi disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Jabar 2026.
Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa anggaran 2026 diarahkan untuk memperbaiki jalan provinsi dan kabupaten/kota. Pemprov Jabar menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai 90–95 persen dengan alokasi dana mencapai Rp4,8 triliun.
“Kita ingin jalan di Jawa Barat benar-benar mantap dan layak dilalui masyarakat, target kita di atas 90 persen, bahkan kalau bisa 95 persen,” ujar Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna dikutip dari laman resmi Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Selain jalan, Pemprov Jabar juga menyiapkan Rp473 miliar untuk pembangunan penerangan jalan umum (PJU) dan Rp78 miliar untuk program listrik bagi masyarakat kurang mampu.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah akan membangun unit sekolah baru (USB) dengan anggaran hampir Rp500 miliar. Langkah ini diambil untuk memperluas akses pendidikan dan mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Sementara di bidang kesehatan, Dedi Mulyadi mengumumkan rencana pembangunan rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu. Fasilitas tersebut diharapkan mampu memperkuat layanan kesehatan masyarakat di wilayah pantai utara Jawa Barat.
Tahun 2026 juga akan menjadi momentum penguatan pembangunan desa. Pemerintah provinsi mengandalkan sistem betonisasi jalan desa melalui pola swadaya masyarakat. Dalam skema ini, Pemprov Jabar menyiapkan bahan baku dan teknologi, sementara warga setempat akan mendapatkan upah kerja secara langsung.
“Orientasinya adalah memperbanyak lapangan kerja di desa, sambil memastikan jalan desa dibangun secara berkelanjutan,” jelas gubernur Jawa Barat.
Gubernur yang juga kerap disapa KDM itu menegaskan bahwa sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengurangi kegiatan yang kurang relevan dengan prioritas pembangunan. Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi kunci agar proyek strategis bisa terlaksana maksimal.
“Beberapa OPD tahun depan harus puasa kegiatan, tidak semua program harus dijalankan, hanya yang benar-benar punya dampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Besaran APBD Jabar 2026 mengalami peningkatan dari rencana awal Rp28 triliun menjadi Rp30,1 triliun. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut ada angka mimpi sebesar Rp2,1 triliun yang harus dicapai untuk memastikan seluruh program dapat berjalan optimal.
Selain itu, Pemprov Jabar juga mengajukan dua raperda tambahan, yaitu Raperda Pajak dan Retribusi Daerah serta Raperda Sumber Daya Air Permukaan. Kedua regulasi tersebut diharapkan memperkuat pendapatan daerah dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam.
Menutup penyampaiannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak seluruh anggota DPRD Jabar untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan mimpi pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan.
“Kita perlu kerja sama yang kuat. Semua mimpi pembangunan hanya bisa terwujud kalau pemerintah dan DPRD berjalan seiring,” pungkasnya.***
Editor : Eka Rahmawati