RADAR BOGOR - Rencana pembangunan Flyover Margonda di Kota Depok dipastikan melenggang tanpa hambatan politik.
Pasalnya, seluruh fraksi di DPRD Kota Depok disebut telah mencapai kesepakatan final dan menyetujui RAPBD 2026. Dimana di dalamnya termasuk alokasi untuk proyek Flyover Margonda.
Kepastian soal Flyover Margonda itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP, Yuni Indriany, usai rapat finalisasi hasil pembahasan RAPBD TA 2026 di Kantor DPRD Kota Depok.
“Ya, sesuai yang sudah direncanakan. Semua berjalan dengan aman dan lancar. RAPBD kita terkait dengan flyover dan lain sebagainya siap dilaksanakan,” katanya kepada Radar Bogor.
Ia mengatakan, tidak ada lagi perbedaan pandangan perihal persetujuan seluruh fraksi terhadap RAPBD 2026 dan pembangunan Flyover Margonda.
Kata dia, semua sudah setuju. Hal itu lantaran sudah sesuai dengan tata caranya, persyaratannya, dan undang-undangnya dan lain sebagainya.
Senada dikatakan Ketua Komisi B DPRD Depok, Hamzah. Kepada Radar Bogor ia mengatakan, meskipun proses pembahasan sempat alot, pada kesepakatan akhir berhasil dicapai.
“Jadi, Intinya memang pembahasan agak alot dikit. Tapi, Alhamdulillah sudah disepakati oleh seluruh pimpinan, Fraksi dan Badan Anggaran,” ujarnya.
Hamzah juga memastikan bahwa janji-janji Wali Kota Depok, khususnya pembangunan Flyover Margonda, akan segera direalisasikan.
“Janji Wali Kota Insya Allah kami laksanakan, terutama, kami doakan semoga Flyover Margonda ini kami sepakati semua. Pasti akan dilaksanakan tahun 2026. Proses administrasinya tetap akan berjalan,” paparnya.
Hamzah kembali menekankan bahwa proyek Flyover Margonda kini sudah mendapatkan lampu hijau penuh dari lembaga legislatif.
"Flyover Margonda sudah sepakat semua, termasuk semua Fraksi yang ada di DPRD,” tukasnya.
Sementara itu, dukungan terhadap solusi kemacetan Margonda ini juga datang dari sejumlah kalangan aktivis di Kota Depok.
Pengamat Kebijakan Publik, Wido Pratikno mengatakan, flyover tersebut akan menjadi solusi nyata bagi persoalan yang bertahun-tahun tidak terselesaikan.
“Sangat dukung (pembangunan flyover). Semoga segera direalisasikan pembangunannya," katanya kepada Radar Bogor.
Senada dikatakan aktivis juga salah satu toko masyarakat di Kota Depok, Kasno. Ia mengatakan, kemacetan Margonda bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berpengaruh pada kondisi psikologis warga.
Ia menyebut beberapa titik penyebab kemacetan, seperti simpang keluar Tol Cijago menuju Margonda, perempatan Juanda-Arief Rahman Hakim, serta arus padat Margonda menuju Jalan Raya Bogor pada jam sibuk.
“Dengan adanya flyover, arus kendaraan dari dan menuju tol akan langsung mengalir tanpa harus berhadapan dengan lampu merah atau persimpangan padat,” tuturnya.
Senada dikatakan Ketua Garnus Depok, Haris Fadillah. Ia mengatakan, manfaat pembangunan flyover tidak hanya sekadar soal rekayasa lalu lintas, tetapi juga menyangkut efisiensi mobilitas warga.
“Banyak manfaat dibangunnya flyover ini, antara lain memangkas waktu tempuh, mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan kenyamanan berkendara, dan mendorong kelancaran ekonomi lokal,” tuturnya.
Pun dengan Ketua KNPI Kota Depok, Tomy Wibawa Mukti Sitorus mengatakan bahwa organisasi pemuda tersebut siap mengawal pelaksanaan proyek strategis itu agar tujuan efisiensi mobilitas dan kelancaran arus lalu lintas dapat tercapai.
"Posisi KNPI, dalam hal ini mendukung pembangunan flyover. Karena ini adalah solusi agar masalah kemacetan ini segera teratasi,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, memacetan Kronis Jalan Margonda Kota Depok menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Depok.
Setiap hari jalan utama di Kota Depok itu macet. Tak sedikit akibat kemacetan tersebut banyak pengendara motor naik trotoar.
Pemerintah Kota Depok terus berupaya untuk menuntaskan kemacetan kronis di Jalan Margonda Depok itu.
Salah satunya dengan membangun Flyover Margonda. Pembangunan flyover Margonda ini menjadi solusi macet Kronis di Margonda.
Warga Depok berharap agar Pemkot Depok bisa segera merealisasikan Flyover Margonda. Yuda (36) salahsatunya. Warga Pancoran Mas itu berharap pembangunan Flyover Margonda bukan hanya wacana.
"Iya, bagus, harus disegerakan, jangan cuman wacana, masyarakat pasti dukung, karena macet Margonda itu sudah kronis," katanya kepada Radar Bogor.
Senada dikatakan Doni (34) warga Citayam. Menurutnya jalan Margonda perlu ada peningkatan. Karena volume kendaraan yang melintas dengan jalan sudah tidak sinkron.
"Flyover Margonda ini bisa jadi solusi, jadi bisa lebih banyak menampung kendaran yang melintas," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana menjelaskan, flyover Margonda telah melalui tahap kajian yang cukup panjang.
Kepada Radar Bogor ia mengatakan, proyek tersebut ada di dalam program unggulan Wali Kota Depok, Supian Suri terkait penataan kemacetan lalu lintas dan transportasi terintegrasi.
"Jadi Margonda itu level of service nya itu di Grade E hampir stuck kalau di hari weekend apalagi," katanya.
"Salah satu alternatif tindakan yang dilakukan terutama untuk di simpul atau simpang Juanda, yaitu opsinya dengan meningkatkan kapasitas jalan dengan pembangunan flyover," tuturnya kepada Radar Bogor.
Sementara itu untuk kajian teknis Flyover Margonda, kata dia, telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) bersama sejumlah pihak terkait lainnya.
Sehingga muncullah opsi membangun Flyover Margonda dari utara-selatan dan satu kaki flyover ke Jalan Juanda. "Itu untuk mereduksi kemacetan," paparnya.
Selain itu, dari sisi pembiayaan dilakukan kajian awal oleh Dinas PUPR Kota Depok dengan konstruksi flyover.
"Sehingga itulah yang dijadikan rujukan awal dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah," jelas Dadang.
Sedangkan untuk sumber pembiayaan, kata dia, banyak alternatif pembiayaan pendanaan kreatif yang disampaikan oleh pemerintah pusat.
Pembangunan Flyover Margonda bisa dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan juga bisa melalui pinjaman daerah.
Kebijakan itu melihat pengalaman dari banyak daerah saat ini, yaitu pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman daerah.
"Seperti kota Surabaya, lalu di Badung Bali, di Jawa Barat itu Kabupaten Tasik, dan beberapa kabupaten/kota saat ini dengan mekanisme pinjaman daerah. Tentunya dengan memperhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Kita, berapa tenor yang diambil," jelasnya.
Maka dari itu, Pemkot Depok mengambil opsi pembiayaannya melalui pinjaman daerah dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan oleh PT SMI.
"Jadi bunganya relatif rendah karena dia merupakan LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank)," ujarnya.
Ia menyebut, bunga terkait pinjaman tersebut sekira 5,8 sampai dengan 6 persen. Dadang memastikan, Pemkot Depok sanggup melunasi utang proyek strategis itu.
"Iya, karena kami pun sebetulnya alokasi yang bisa dipergunakan kami itu cukup besar, cuman kami memperhatikan kemampuan fiskal kami sehingga itulah yang menjadi pertimbangan kami," jelasnya.
Atas dasar itulah, dalam rencana kerja pemerintah daerah pihaknya mengambil opsi pembangunan flyover dengan sumber kebijakan dari pinjaman selama 5 tahun.
"Jadi kami sudah perhitungkan, karena ini kan untuk belanja infrastruktur ya. Apalagi kan perbelanjaan infrastruktur itu diarahkan oleh pemerintah itu 40 persen minimal dari APBD setiap tahunnya. Jadi kami sudah perhitungkan itu," tegasnya.
Lebih lanjut Dadang menilai, proyek yang berlokasi di jantung Kota Depok ini cukup penting, karena bagian dari layanan dasar yang diatur oleh Undang Undang Pemerintah Daerah.
"Tapi bukan berarti juga meninggalkan yang lainnya. Makanya kami agar ini simultan pembangunan ini berjalan, kami menggunakan alternatif pembiayaan pinjaman daerah," terangnya.
Adapun proyek Flyover Margonda Kota Depok diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp275 miliar. (faj)
Editor : Yosep Awaludin