RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerima dokumen Manifesto Peradaban Sunda Raya dari Musyawarah Majelis Sunda (MMS) dalam Musyawarah Tahunan ke-II yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu, 22 November 2025.
Acara ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Sunda untuk menyuarakan gagasan besar mengenai arah pembangunan, kebudayaan, hingga tata kelola alam di tanah Pasundan.
Turut hadir sejumlah tokoh Jawa Barat seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Presidium Pinisepuh MMS Burhanudin Abdullah, serta Ketua Perkumpulan Urang Banten Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruki. Mereka bersama-sama menyaksikan penyerahan manifesto yang dinilai sebagai kontribusi strategis masyarakat Sunda bagi pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut positif gagasan yang tertuang dalam manifesto MMS dan menekankan perlunya pembenahan sungai dan hutan di Jawa Barat guna mengembalikan jati diri serta peradaban Sunda yang berakar pada kelestarian air dan alam.
"Seperti soal penataan sungai, pembenahan sungai dari Karawang, Indramayu hingga Bogor dimulai. Masukan ini akan memperkaya khazanah," ujar Dedi Mulyadi dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar.
Gubernur Jawa Barat juga menegaskan biaya untuk memperbaiki kerusakan alam jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan dari eksploitasi lahan. Karena itu, lahan hutan harus dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai ekosistem keanekaragaman hayati, bukan sekadar area tanaman produksi.
"Saya menata air agar dapat mengalir kembali, bangunan yang menghalangi bakal dibongkaran semua, memuliakan peradaban air," imbuhnya.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah membentuk tim kajian untuk menetapkan Hari Lahir Jawa Barat, serupa dengan inisiatif Kabupaten Bogor yang menandai kelahiran daerahnya berdasarkan pelantikan Sri Baduga Maharaja.
Presidium Pinisepuh MMS, Dindin S. Maolani, menegaskan bahwa masalah yang dihadapi masyarakat Sunda bukan lagi persoalan sektoral, melainkan sistemik dan struktural. Untuk itu, Manifesto Peradaban Sunda Raya menawarkan empat agenda strategis:
- Penguatan jati diri dan kebudayaan Sunda: Melalui revolusi pendidikan karakter Sunda, kebijakan afirmatif bahasa dan toponimi, serta pembentukan dana abadi kebudayaan.
- Reformasi hubungan pusat dan daerah (Sunda jeung Sarakan jang Negara): Meliputi reforma keadilan fiskal, kerja sama regional Sunda Raya seperti konsep Benelux, hingga evaluasi kebijakan nasional di wilayah Sunda.
- Pembangunan dan kesejahteraan rakyat: Difokuskan pada audit proyek strategis nasional, reforma agraria kultural, dan pengembangan ekonomi berbasis data presisi.
- Sistem kepemimpinan Sunda modern: Diwujudkan melalui pembentukan Sunda Leadership Institute, konsolidasi wakil rakyat Sunda Raya di DPR, DPD, dan DPRD, serta penyusunan buku putih perjuangan Sunda.
Dindin berharap, manifesto ini menjadi arah baru bagi kebijakan daerah dalam memperkuat posisi Sunda di panggung nasional, dengan MMS diakui sebagai mitra strategis pemerintah pusat maupun daerah.
Gelaran MMS di Gedung Sate menjadi simbol kebangkitan identitas kolektif masyarakat Sunda.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai manifesto tersebut dapat menjadi referensi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat berbasis nilai, budaya, dan kedaulatan sumber daya alam.
“Jika Sunda ingin maju, maka arah pembangunan harus kembali pada nilai-nilai peradaban air, alam, dan kebudayaan, itulah jati diri kita,” pungkas Dedi Mulyadi.
Editor : Eka Rahmawati