RADAR BOGOR - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nasional, menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke XII Senin 24 November 2025.
Kegiatan Munas tersebut dilaksanakan di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Bojongsari, Kota Depok.
Munas BMPS yang mengambil tema "meneguhkan komitmen BMPS untuk pendidikan bermutu, merata dan berkeadilan" itu dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, Walikota Depok Supian Suri.
Ketua Umum BMPS Nasional Ki Saur Panjaitan mengatakan, dalam munas tersebut pihaknya akan menyelaraskan visi untuk memperjuangkan kesetaraan sekolah swasta.
"Kita perjuangan Kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta," katanya saat ditemui Radar Bogor di sela Munas ke ke XII BMPS Senin malam 24 November 2025.
Ia memaparkan, lembaga pendidikan swasta juga merupakan mitra pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Sehingga, harus ada kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.
"Melalui Munas ini, kata dia, akan merumuskan langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan akses dan kualitas antara daerah perkotaan dan pelosok.
"Kalau ada kebijakan pemerintah, kami bisa menjembatani ke sekolah swasta," tuturnya.
Dalam Munas BMPS XII ini juga, BMPS menuntut keberpihakan nyata pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, baik provinsi, maupun kota/kabupaten.
Kata dia, saat ini masih banyak Pemerintah darah (Pemda) yang dinilai belum melaksanakan Permendikdasmen No 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Padahal, Permendikdasmen ini telah sedemikian rupa memberi ruang untuk kesetaraan, kebersamaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Namun belum dijalankan dengan baik di daerah.
"Implementasi di daerah tidak mudah, jadi banyak daerah menerjemahkan berbeda. Jadi rekomendasi kami adalah bagaimana agar pemerintah ini bisa kerjasama dengan Mendagri, gubernur, bupati dan walikota," tuturnya.
Sementara itu Wamen Dikdasmen, Fajar Riza Ul Haq mengatakan, dirinya sering mengatakan bahwa posisi sekolah swasta harus sama dengan sekolah negeri.
Hal itu, kata dia, selalu disampaikan saat pertemuan dengan kepala daerah maupun dinas pendidikan di sejumlah daerah.
"Kami selalu menekankan posisi sekolah swasta harus sama tinggi dengan sekolah negeri," katanya.
Dia mengatakan, negara harus hadir dan tidak boleh diskriminatif terhadap sekolah swasta. "Kita ingin memperkuat dan mempertegas posisi sekolah swasta," tukasnya.(faj)
Editor : Alpin.