RADAR BOGOR – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mencapai target pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp30,1 triliun.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keuangan daerah sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Jabar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa salah satu upaya utama yang dilakukan adalah optimalisasi aset daerah.
Pemerintah provinsi juga berencana melakukan penggabungan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar kelembagaan lebih efisien dan bersinergi.
“Optimalisasi aset dan penguatan kelembagaan BUMD akan menjadi langkah penting agar pendapatan daerah bisa tumbuh berkelanjutan,” ujar Dedi, Jumat (28/11/2025), dikutip dari situs resmi jabarprov.go.id.
Selain itu, Pemprov Jabar akan mengelola langsung beberapa aset strategis daerah serta menegosiasikan ulang sejumlah kerja sama bisnis dengan lembaga swasta.
Pada tingkat nasional, Pemprov Jabar juga tengah memperkuat lobi kepada pemerintah pusat untuk memperoleh stimulus fiskal dan dana transfer yang lebih proporsional.
“Jabar, dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, jelas memerlukan dukungan dana pusat yang memadai. Stimulus dana khusus wajib diberikan karena kontribusi Jabar sangat menentukan keberhasilan nasional,” tegas Dedi.
Dedi juga menyoroti pemotongan dana bagi hasil yang selama ini mencapai Rp600 miliar per tahun.
Pemprov berharap kebijakan tersebut dapat dievaluasi agar keuangan daerah kembali seimbang.
Fokus Anggaran untuk Rakyat: Jalan, Sekolah, Kesehatan, dan Listrik Gratis
Pendapatan yang terkumpul dalam APBD 2026 akan diarahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga penerangan jalan umum (PJU) dan pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu.
Beberapa pos anggaran utama di antaranya:
• Infrastruktur jalan: Rp4,8 triliun
• Pembangunan unit sekolah baru: Rp500 miliar
• PJU: Rp473 miliar
• Pemasangan listrik gratis: Rp78 miliar
Ada beberapa titik proyek prioritas untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah perkotaan, seperti pembangunan jembatan layang Bulak Kapal di Bekasi, jembatan di Karawang Barat, underpass Gatot Subroto di Cimahi, akses Stasiun KCIC di Padalarang, dan lanjutan jalur Puncak 2 di Bogor.
Semua proyek ini akan dijalankan dengan skema pembiayaan multiyear 2026–2027 agar pelaksanaan dan pengawasan pembangunan lebih terencana.
Pembangunan Jalan Desa dan Ekonomi Lokal
Tidak hanya pembangunan besar, Pemdaprov Jabar juga fokus memperkuat ekonomi desa dengan membangun langsung jalan desa berbahan beton melalui sistem swakelola.
Proyek ini akan melibatkan tenaga kerja lokal sehingga mampu membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan.
“Mulai 2026, kami akan membangun jalan desa dengan sistem swakelola. Masyarakat dilibatkan langsung agar ekonomi lokal tumbuh dan pemerataan pembangunan dapat dirasakan semua,” tutur Dedi.
Dedi menegaskan bahwa seluruh rencana tersebut berjalan dengan visi besar Jawa Barat: menghadirkan pembangunan yang merata, modern, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.***
Editor : Eli Kustiyawati