RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa persoalan utama bangsa saat ini bukan hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di daerah.
Menurut Dedi Mulyadi, sentralisasi kekuasaan dan ekonomi masih menjadi hambatan besar bagi terciptanya pemerataan serta keadilan bagi masyarakat.
Saat menghadiri pelantikan Kadin Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan pandangannya mengenai persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia.
Gubernur Jawa Barat menilai, problem utama bangsa hingga kini adalah praktik sentralisasi, baik dalam aspek kekuasaan maupun ekonomi.
Menurut Dedi, uang yang dihasilkan dari berbagai daerah di Indonesia pada akhirnya tetap terpusat di ibu kota.
Hal yang sama terjadi di Jawa Barat, di mana pendapatan dari kabupaten dan kota pun bermuara ke pusat pemerintahan provinsi sebelum akhirnya mengalir ke pusat nasional.
Ia menegaskan, idealnya ibu kota memiliki sifat bijaksana dan adil dalam mengelola sumber daya dari seluruh daerah.
Mengutip pepatah Sunda, Dedi menyebutkan teu cuu hideung, teu konteng kanu koneng. Kanu bageurnya aku bageurna, kanu bangornya aku bangorna. Ka lalaki aku kalakianana, ka awéwé aku awéwéna.
Ungkapan tersebut menggambarkan, seorang pemimpin harus mampu menempatkan diri secara adil sesuai peran dan tanggung jawabnya.
Baca Juga: HobFarming, Destinasi Eduwisata Baru di Rumpin Bogor yang Ajak Pengunjung Dekat dengan Alam
Dedi Mulyadi menekankan, prinsip kearifan dan keadilan tersebut seharusnya menjadi perspektif dalam membangun hubungan antara pusat dan daerah.
Sehingga, sambung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, distribusi kekuasaan maupun ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh masyarakat. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim