RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan alih fungsi lahan besar-besaran milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang semula ditanami sayuran di kawasan lereng curam.
Lahan di lereng curam tersebut akan diubah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi area penanaman teh dan bambu, yang lebih efektif dalam mencegah erosi. Total lahan PTPN yang akan dihijaukan kembali mencapai 200 hektare, berlokasi di wilayah krusial seperti Puncak dan Ciater.
Keputusan ini diungkapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemdaprov Jabar dan PTPN I Regional 2 mengenai Optimalisasi Pengelolaan Lahan, di Gedung Sate, Rabu, 3 Desember 2025.
Dikutip dari laman resmi jabarprov.go.id, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan bahwa kebijakan ini adalah solusi ganda untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat praktik pertanian yang tidak tepat di lahan miring, tanpa mengorbankan mata pencaharian petani.
Prioritas penanaman teh akan difokuskan pada lereng-lereng yang curam karena tanaman teh memiliki akar yang kuat untuk menahan tanah.
Kabar baiknya, para petani yang semula menggarap sayuran dan kini beralih menanam teh, akan mendapatkan upah (gaji) langsung dari Pemdaprov Jabar.
Selain teh, Pemdaprov Jabar juga akan fokus menanam bambu di kawasan hutan milik PTPN di beberapa lokasi, termasuk Sukabumi dan Puncak.
Jalan Kabupaten Diubah Jadi Jalan Provinsi di Lahan PTPN
Selain isu lingkungan, kerja sama ini juga menghasilkan solusi strategis terkait pengelolaan aset publik. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengonfirmasi bahwa Pemdaprov Jabar kini memiliki kewenangan penuh untuk memanfaatkan lahan milik PTPN untuk kepentingan umum.
“Tanah milik PTPN yang selama ini digunakan sebagai jalan kabupaten kini sudah diserahkan menjadi jalan provinsi, dan kita baru saja mendapat kewenangan untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai jalan,” jelas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Hal ini memberikan kemudahan bagi Pemdaprov Jabar untuk mempercepat peningkatan status dan kualitas jalan yang selama ini terkendala status kepemilikan lahan.
Untuk memastikan percepatan program ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dalam dua pekan kedepan, pihaknya akan mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat, PTPN, dan Perhutani.
Pertemuan ini akan fokus membahas terkait perizinan legal penggunaan lahan untuk realisasi penanaman dan pemanfaatan jalan.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga