RADAR BOGOR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) mengambil langkah untuk mengakhiri bencana banjir tahunan di wilayah Bandung Raya. Fokus penanganan ini secara resmi dialihkan mulai tahun 2026, setelah tuntasnya program di kawasan Karawang, Bekasi, dan Bogor.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan penataan kawasan Bandung Raya tidak bisa ditunda, meskipun ia menyadari langkah-langkah yang akan diambil berpotensi besar memicu resistensi hingga kemarahan masyarakat.
“Kalau kita ingin menyelesaikan banjir secara komprehensif, maka penataan harus dilakukan sekarang, memang pada musim kemarau penataan akan menimbulkan reaksi dan perlawanan, tetapi ini harus ditempuh,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menyebut penyebab utama banjir berulang di Kabupaten Bandung, yakni kerusakan parah di kawasan hulu, seperti Ciwidey dan Pangalengan.
Menurutnya, kerentanan banjir ini dipicu oleh aktivitas alih fungsi lahan yang masif, yang meningkatkan volume dan kecepatan arus air. Ia juga menyoroti pihak yang mengubah perkebunan teh dan hutan menjadi perkebunan sayur.
“Saya ingatkan kepada pihak yang menebang pohon teh dan pohon lainnya untuk dijadikan perkebunan sayur, inilah dampak dari yang Saudara lakukan, semoga pelaku pengrusakan seluas 160 hektare itu segera ditahan,” tegas Dedi Mulyadi.
Selain perkebunan sayur (seperti kentang), gubernur Jawa Barat juga menyoroti menjamurnya kawasan wisata dan bangunan permanen di daerah resapan air, serta masih berdirinya bangunan liar di sekitar wilayah sungai.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menyiapkan tiga langkah yang dianggap vital untuk memulihkan kawasan Kabupaten Bandung dan mengendalikan banjir secara jangka panjang.
Langkah-langkah ini dipastikan akan berhadapan langsung dengan kepentingan bisnis dan masyarakat yang selama ini menikmati fasilitas alam secara tidak tepat.
1. Pengembalian Tata Ruang ke Fungsi Alam
Dedi Mulyadi menekankan bahwa ruang hijau harus diperbanyak dan tata ruang harus dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai daerah resapan, meskipun langkah ini pasti akan menimbulkan reaksi keras karena menyentuh fasilitas organisasi dan bisnis yang ada.
2. Hentikan Alih Fungsi Lahan Secara Total
Seluruh aktivitas perubahan perkebunan teh atau hutan menjadi perkebunan sayur akan dihentikan paksa. Mereka yang telah mengalihfungsikan lahan diminta segera mengembalikannya menjadi perkebunan teh atau tanaman keras lainnya untuk menekan sedimentasi ke Sungai Citarum.
3. Pembangunan Bendungan Kertasari
Sebagai solusi teknis jangka panjang, Pemdaprov Jabar juga menyiapkan rencana pembangunan bendungan di kawasan Kertasari untuk pengendalian debit air.
Gubernur Jawa Barat juga menekankan penanganan komprehensif ini memerlukan sinergi yang kuat antara Pemda Kota Bandung, Pemda Kabupaten Bandung, dan Pemprov Jabar, termasuk upaya normalisasi sungai, pengerukan Sedimentasi serta rehabilitasi danau-danau alami yang telah mengalami alih fungsi.***
Editor : Eka Rahmawati