RADAR BOGOR - Banjir terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat seperti Dayeuhkolot dan Baleendah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kini tengah berada di Sumatera terus memantau perkembangan yang terjadi di Tanah Pasundan termasuk menyoroti izin kawasan perumahan.
Dedi Mulyadi tampak menghubungi salah seorang pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan menanyakan kondisi terkini di wilayah Kabupaten Bandung tersebut pada Sabtu, 6 Desember 2025.
"Warga Kabupaten Bandung Dayeuhkolot dan sekitarnya yang terkena banjir nasi boks udah beredar?" tanya gubernur Jawa Barat melalui sambungan telepon sebagaimana dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Sabtu, 6 Desember 2025.
Anak buah gubernur Jabar itu pun melaporkan bantuan nasi boks sudah tersalurkan dan saat ini konsentrasi masih di wilayah Kabupaten Bandung dan belum ke Kabupaten Bandung Barat.
Hingga Sabtu, 6 Desember 2025 dilaporkan banjir yang melanda wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, diketahui sebanyak 1.138 KK di Kecamatan Baleendah ikut terdampak, begitu pula di Kecamatan Bojongsoang yang mencapai 2.080 jiwa serta Kecamatan Ciwideuy sekitar 100 jiwa.
Hingga Sabtu, 6 Desember 2025 dilaporkan banjir yang melanda wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, diketahui sebanyak 1.138 KK di Kecamatan Baleendah ikut terdampak, begitu pula di Kecamatan Bojongsoang yang mencapai 2.080 jiwa serta Kecamatan Ciwideuy sekitar 100 jiwa.
Dedi Mulyadi kemudian memerintahkan jajarannya di Pemprov Jabar untuk membagikan nasi kotak atau nasi boks setiap hari untuk warga yang terdampak banjir.
"Nanti kan saya Minggu juga udah di sana," kata Dedi Mulyadi seraya menanyakan bantuan sebesar Rp50 juta untuk tiga kepala keluarga atau KK yang meninggal dunia.
Baca Juga: Kolaborasi dengan Radar Bogor, SalamAid Siap Berangkatkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di Sumatera, Mari Donasi Barang Berikut Ini
Masih pada kesempatan yang sama, gubernur Jabar kemudian mempertanyakan izin kawasan perumahan yang kabarnya berada di gunung dan menilai kondisi tersebut cukup rawan.
Masih pada kesempatan yang sama, gubernur Jabar kemudian mempertanyakan izin kawasan perumahan yang kabarnya berada di gunung dan menilai kondisi tersebut cukup rawan.
Sehingga Dedi pun meminta agar Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat (Disperkim Jabar) untuk mengkaji perizinan perumahan di Bandung Raya.
Dedi juga memerintahkan agar dibuatkan surat larangan pengeluaran izin perumahan bagi tiga kepala daerah di wilayah Bandung Raya terdiri dari Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Kota Bandung.
"Walaupun ada izin, walaupun tata ruangnya ada kemudian diperbolehkan tetapi harus dikaji dulu karena kan tata ruangnya enggak bener, dulu disusunnya tidak tepat ya," tegas Dedi Mulyadi.
Sehingga bagi perumahan yang sudah berizin Dedi menyebut pihaknya akan melakukan kajian ulang ulang termasuk di wilayah Kabupaten Sumedang.
"Kalau ada izinnya itu nanti dibahas dulu di kita," tutupnya.