RADAR BOGOR – Jawa Barat siap menggebrak melalui implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan perputaran dana fantastis mencapai Rp54 triliun.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa program MBG harus mampu menciptakan peningkatan daya saing, meningkatkan kualitas kesehatan warga, serta membangun rasa keadilan.
Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Program MBG di Gedung Sate, Bandung, pada 17 Desember 2025.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta pimpinan daerah dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Tiga Pilar Utama MBG Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan tiga poin krusial agar dana puluhan triliun rupiah tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat.
“Ada tiga hal yang menjadi titik pokok dalam kegiatan ini, titik tekan penting yang kami sampaikan,” ujar Dedi Mulyadi.
Pertama, dukungan modal melalui perbankan. Mengingat besarnya anggaran yang beredar, yakni Rp54 triliun, Gubernur Jawa Barat mendorong sektor perbankan untuk menyediakan skema pinjaman dengan bunga ringan.
Hal ini bertujuan membantu pihak pelaksana dan pemasok lokal dalam memenuhi kebutuhan modal awal program.
Kedua, petani dan peternak kecil menjadi pemasok utama. Gubernur Jawa Barat menginstruksikan agar rantai pasok MBG memotong jalur distribusi yang panjang.
Petani sayur dan beras, serta peternak telur, ikan, dan daging di perdesaan, harus menjadi vendor langsung.
“MBG menjadi pasar bagi petani. Petani dapat menjual langsung kepada penyedia jasa MBG. Hal ini akan melahirkan harga yang relatif kompetitif dan menguntungkan petani serta penyedia MBG,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari laman bappeda.jabarprov.go.id.
Ketiga, sekolah sebagai unit produksi mandiri. Inovasi menarik muncul dari keterlibatan siswa.
Sekolah didorong menjadi bagian dari rantai produksi dengan menanam sayuran, padi, dan pohon pisang, serta memelihara ayam sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran.
Hasil produksi tersebut kemudian diserap oleh mitra penyedia jasa MBG.
Perpres Nomor 115 Tahun 2025
Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa seluruh skema ini kini memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
Perpres tersebut mempertegas berbagai aspek tata kelola, termasuk kewajiban penggunaan bahan baku dari koperasi sebagai bagian dari integrasi rantai pasok.
Beberapa poin penting dalam regulasi baru tersebut meliputi:
• Kewajiban bahan baku koperasi, yakni integrasi rantai pasok wajib melibatkan koperasi lokal.
• Sebanyak 13 regulasi turunan, mulai dari Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) hingga penyediaan tenaga ahli gizi.
• Satuan Pelayanan Gizi (SPPG), berupa pembangunan unit khusus, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Zulkifli Hasan mengapresiasi visi Jawa Barat yang menjadikan MBG sebagai gerakan ekonomi.
Dengan sinergi antara gubernur, bupati, hingga kepala desa, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki gizi anak sekolah, tetapi juga menekan angka kemiskinan di desa.
“Jika ini berjalan, uang akan beredar dari tangan ke tangan masyarakat. Inilah daya dorong pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya untuk Jawa Barat,” pungkas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.***
Editor : Eli Kustiyawati