RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersikap independen dan berintegritas dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya terkait kebijakan strategis daerah.
Ia memastikan tidak ada kepentingan personal maupun kelembagaan yang memengaruhi keputusan pemerintah provinsi.
Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan pihak tertentu dalam pengambilan keputusan strategis.
Penegasan tersebut disampaikan untuk menjawab berbagai pesan dan komunikasi yang diterimanya dari berbagai kalangan.
Lebih lanjut Dedi Mulyadi menjelaskan, dirinya memilih tidak merespons pesan-pesan pribadi tersebut demi menjaga integritas dan independensi pemerintahan yang dipimpinnya.
Ia menekankan, setiap kebijakan Pemprov Jabar hanya berpijak pada kepentingan masyarakat luas.
“Keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya pada dua hal utama,” ujar Dedi.
Pertama, Pemprov Jawa Barat berkomitmen memastikan dunia usaha dan investasi dapat berjalan dengan baik.
Investasi dinilai sangat penting untuk menjawab tantangan pengangguran yang masih menjadi isu strategis di Jawa Barat.
Dedi menyampaikan bahwa antrean pencari kerja yang panjang menjadi perhatian serius pemerintahannya.
Oleh karena itu, berbagai langkah percepatan investasi terus dilakukan agar perusahaan dapat segera masuk, berproduksi, dan membuka lapangan kerja baru.
Upaya tersebut, kata Dedi, dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan langkah konkret Pemprov Jawa Barat yang disampaikan melalui berbagai platform, khususnya dalam mendorong percepatan realisasi investasi di daerah.
Komitmen kedua, lanjut Dedi, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, tujuan utama investasi bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, melainkan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pemprov Jawa Barat, menurutnya, tidak menginginkan kondisi di mana buruh menerima upah rendah sementara biaya hidup seperti pendidikan.
Termasuk sektor kesehatan dan transportasi publik justru semakin mahal.
Sebagai bentuk perlindungan sosial, Pemprov Jawa Barat juga telah menghadirkan program asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja informal, yaitu masyarakat yang tidak bekerja sebagai karyawan di perusahaan formal.
“Kedua prinsip ini saya pegang teguh. Saya tidak mencari apa pun selain menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan,” tegas Dedi Mulyadi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim