RADAR BOGOR - Bupati Majalengka, Eman Suherman menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atas keterbukaan dialog dalam penetapan upah minimum di Jawa Barat.
Menurutnya, baru kali ini kepala daerah diberi ruang diskusi setelah rekomendasi upah ditetapkan melalui surat keputusan gubernur.
Bupati Majalengka menilai, pendekatan dialogis tersebut menjadi langkah maju dalam proses penetapan upah, yang sebelumnya bersifat final dan langsung dijalankan oleh pemerintah daerah tanpa ruang klarifikasi lanjutan.
Dalam pertemuan itu, Eman menjelaskan, Kabupaten Majalengka telah menyepakati penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan indeks alfa 0,9, sama seperti Kabupaten Bekasi.
Namun, karena nilai awal UMK Majalengka relatif kecil, besarannya hanya mencapai sekitar Rp2,59 juta.
Ia mengungkapkan, kekecewaan lantaran usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Majalengka sebelumnya tidak mendapat respons.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi perhatian serius para pekerja dan pelaku industri di daerahnya.
Meski demikian, Eman menegaskan tidak ada tekanan dalam komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat.
Ia menyebut, diskusi yang dibangun lebih mengedepankan musyawarah dibandingkan sikap saling memaksa.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengusulkan 19 komponen sektor UMSK, termasuk sektor elektronik dan padat karya.
Ia berharap, penilaian UMSK tidak hanya berfokus pada sektor dengan kategori tinggi dan sangat tinggi, tetapi juga sektor menengah yang memiliki peran besar terhadap kesejahteraan pekerja.
Baca Juga: Prediksi Arsenal vs Aston Villa: Misi Balas Dendam Mikel Arteta dan Ujian Berat di Emirates Stadium
Eman menyoroti, ketimpangan upah antarwilayah yang berbatasan langsung, seperti Majalengka dengan Sumedang dan Subang, yang selisih upahnya mencapai jutaan rupiah meski jarak geografis sangat dekat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan optimisme terhadap masa depan investasi di Majalengka.
Ia menegaskan, Jawa Barat sedang menyiapkan kawasan industri baru seluas 1.200 hektare di wilayah tersebut.
Selain itu, Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana pengembangan industri pertahanan dalam negeri yang akan berlokasi di Majalengka, yang diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja secara signifikan. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti